RiauBook.com - Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti mengapresiasi dukungan DPRD dalam penyempurnaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (P3LH) yang diharapkan dapat mengatur ruang lingkup lebih detail.

hal itu dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Irmansyah, menanggapi penyampaian Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2012 tentang P3LH kepada DPRD Kepulauan Meranti.

"Perubahan Perda itu sangat penting dan mendesak untuk mengakomodir kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah, dalam rangka melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan," katanya.

Kata dia, sangat banyak unsur lingkungan yang harus dilindungi fungsi dan keberadaannya di Kepulauan Meranti, seperti sumber air, air laut, kawasan pesisir pantai, tanah dan udara, sehingga dampak dari pencemaran dan perusakan unsur lingkungan hidup itu dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kami harapkan Ranperda ini nantinya dapat mengatur secara detail tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, seperti menyangkut hak dan kewajiban penanggungjawab usaha dan atau kegiatan," katanya.

Ranperda tersebut, jelasnya, merupakan tindaklanjut dari ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Ia juga mengharapkan, setelah disahkan menjadi Perda, regulasi ini nantinya bisa menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Usaha/Swasta dan masyarakat umumnya, secara terpadu, sistematis, terarah dan terkoordinasi.

"Termasuk nantinya akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan laporan atas terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan,” kata Irmansyah, saat dihubungi Minggu (18/1) siang. (hrd)