RIAUBOOK.COM - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah mengabaikan kepentingan daerah khususnya Provinsi Riau terutama dalam hal pembagian hasil migas yang tidak transparan, demikian Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr. drh. H. Chaidir, MM.

"Maka sebaiknya Pemprov Riau segera membentuk Tim Khusus untuk menyelisik lifting (volume produksi minyak bumi) PHR yang sebenarnya," kata Chaidir lewat sambungan telepon kepada pers di Pekanbaru, Minggu (26/10/2025).

Menurut mantan Ketua DPRD Riau itu, Pemprov Riau harus mencoba menghitung baik-baik, berapa lifting sebenarnya, jangan hanya menerima laporan sepihak saja.

"Selama ini kita paham, bahwa memang PHR kurang memberikan kontribusi terhadap Riau, bahkan sejak diberlakukannya participating interst (PI)," katanya.

Chaidir menyarankan Pemprov Riau harus mengejar data-data yang benar, harus ada tim khusus yang menghitung secara tajam terkait hasil migas PHR.

"Selama kita tahu, bahwa PHR sangat minim kontribusi terhadap Riau, terlebih ketika PI yang disepakati jauh dari harapan," katanya.

Dia menjelaskan, selain itu PHR juga terkesan abai atas janji Presiden Joko Widodo sebelumnya, yang menginginkan anak-anak lokal untuk menjabat sebagai direksi dan komisaris.

"Janji seorang presiden saja mereka (PHR) tidak tepati," kata Chaidir.

Hari ini, demikian Chaidir, PHR bukan hanya tidak transparan, namun dominasi pusat, kepentingan pusat, terlalu besar dalam bisnis perminyakan.

Semua kegiatan menurut dia monopoli pusat, tidak ada dari daerah, semua mulai dari kontraktor hingga bahkan pada pekerjaan kecil sentralistik, tidak ada yang daerah dapatkan, kontraktor-kontraktor lokal diabaikan.

"Kita FKPMR sudah dari dulu menyampaikan pokok-pokok pikiran ke PHR, salah satunya kantor pusatnya harus di Riau. Namun itu juga mereka abaikan," katanya.

Chaidir menjelaskan pentingnya kantor pusat PHR ada di Riau, salah satunya daerah akan lebih mudah berurusan dengan pimpinan dan pajaknya lebih optimal masuk ke daerah.

"Kita juga bisa minta, kontraktor dan supplier agar diutamakan dari lokal, sehingga masyarakat kita bisa menikmati keberadaan PHR, ekonomi daerah bisa lebih baik," katanya.

Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengungkap, sektor migas memberikan sumbangan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomipada tahun 2025, dengan data PI hanya 1 dolar AS per bulan.

Hal itu dikatakannya saat menggelar pertemuan yang dihadiri jajaran direksi PertaminaHulu Rokan dan SKK Migas Sumbagut di kantor Pertamina Hulu Rokan di Gedung RDTX PlaceKawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat(17/10).

"Ada beberapa sektor yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Riau, diantaranya yang terbesar itu ada kelapa sawit, hutan tanaman industri dan sektor migas, selain soal sektor jasa dan perdagangan," kata Wahid.

Problemnya pada triwulan II pertumbuhan ekonomi kita berada pada 4,59%, namun sektor migas justru menyimbang negatif, jika tanpa sektor migas pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh di angka 5.6%.

"Artinya ada tata kelola yang salah," demikian Wahid. (fjr)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share