RIAUBOOK.COM - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah melakukan penghinaan bagi masyarakat dan Gubernur Riau karena hanya memberi participating interest (PI) sebesar 1 dollar AS sebulan untuk Pemerintah Provinsi Riau.

"Jangan kita mau lagi dikibiri oleh PHR. Kalau perlu PHR, kita usir dari Riau," kata Wakil Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Asri Auzar kepada pers di Pekanbaru, Kamis (23/10/2025).

Mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini menjelaskan, PHR adalah perusahaan perminyakan huluyang menggarap ladang minyak eks Chevron sejak beberapa tahun terakhir.

Melalui pemerintahan pusat ketika itu Presiden Jokowi, demikian Asri, diharapkan PHR akan diisi oleh anak-anak Indonesia terutama anak-anak Riau.

"Tapi ternyata hari ini kan tidak juga. Pak Jokowi juga sempat menyampaikan pada waktu itu, tak kalah lepas dari Chevron, makaPHR tim direksinya sama tim komisarisnya adalah anak-anak Riau," kata Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat (IKM) Rohil itu.

Tapi sampai hari ini, lanjut dia, juga tidak ada anak Riauyang menjabat direksi maupun komisaris di PHR.

"Hari ini kami semakin kecewa, karena beredar berita yang sangat-sangat mengayatkan hati, mengayatkan perasaan. Dimana PHR ini hanya mengasihkan PI itu hanya satu dolar per bulan kepada Riau. Ini suatu penghinaan buat masyarakat Riau, kata dia.

Pemerintah Pusat dan PHR menurut Asri tidak adil dengan Riau, padahal daerah ini telah turun menyumbangkan keuangan negara yang besar, bahkan ikut membangun Indonesia sejak 100 tahun yang lalu.

"Tapi hari ini, Riau dinilai dengan satu dolar per bulan.Ini satu penghinaan bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Jadi saya berharap kepada kita semua, tokoh-tokoh masyarakat, jangan kita bertengkar sesama kita saja, kita harus bersatu memperjuangkan hak hak Riau ke PHR dan Pusat," kata Asri.

"Ayo kita bersama turun ke jalan, memperjuangkan hak-hak kitayang dikibiri, dizalimi oleh PHR," dia menambahkan.

Asri menjelaskan, memang ada PI yang diberikan kepada Riaudua tahun yang lalu, namun itu tidak seberapa sebenarnya dengan penghasilan minyak yang ada di Riau.

"PI dua tahun lalu sebesar 3,5 triliun dikasihkan kepada Riauuntuk daerah-daerah penghasil,katakanlah satu kabupaten bisa mendapatkan 200-300 miliar. Tapi harus diingat ya, PI ini sudah terjadi dari 2016atau 10 tahun yang berjalannya baru dikasihkan," kata dia.

Menurut Asri hal itu sungguh tidak adil, terlebih perhitungan deviden tidak transparan, sepertinya Riau dicurangi oleh PHR.

"Kita hanya menerima catatan dari mereka (PHR) saja, tidak transparan. Untuk itu saya menyampaikan pada saat ini kepada Pemerintah Provinsi Riau, jangan mau lagi kita menerima laporan sampah dari mereka. Kita harus tahu berapa hasil yang sebenarnya, yang didapat oleh Pertamina setiap tahunnya," kata Asri Auzar.

Dengan masuknya saham Pemprov Riau sebesar 10 persen, katakanlah saham kosong, lanjut dia,tapi anak-anak Riau harus diterima mereka sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

"PHR juga pada hari initidak berkantor pusat di Provinsi Riau. Itu sudah melanggar aturan, dia mengeruk hasil alam kita, mengeruk migas kita, namun kantornya ada di Jakarta. Itu tidak benar, itu harus kita lawan," katanya.

PHR kata Asri juga harusnya terbuka terkait informasi apapun, karena keterbukaan informasi itu dijamin oleh Undang-Undang.

"Harus kita minta, Pertamina harus terbuka kepada kita, berapa sebenarnya penghasilan mereka satu tahununtuk mengeruk hasil bumi Riau ini," katanta.

Pada waktu Chevron menyerahkan ke Pertamina, lanjut dia, ketika itu satu hari hasil minyak Riau masih 300 ribu barel per hari.

"Hari ini bertambah atau berkurang tidak ada yang tahu pasti. Katanya 200 ribu barel,ada 180 ribubarel, tapi semuanya tidak transparan. Jangan kita mau lagi dikibiri oleh PHR.Kalau perlu PHR ini kita usir dari Riau," demikian Asri Auzar.

Tak Sumbang Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebelumnya mengungkapkan bahwa sektor migas tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2025 ini.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar pertemuan yang dihadiri jajaran Direksi Pertamina Hulu Rokan dan SKK Migas Sumbagut di kantor Pertamina Hulu Rokan di Gedung RDTX Place kawasan Mega Kuningan Jakarta, pada Jumat (17/10/25) lalu.

"Ada beberapa sektor yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Riau, diantaranya yang terbesar itu ada kelapa sawit, hutan tanaman industri dan sektor migas, selain soal sektor jasa dan perdagangan" jelas Wahid.

"Problemnya pada triwulan II pertumbuhan ekonomi kita berada pada 4,59%, namun sektor migas justru menyumbang negatif, jika tanpa sektor migas pertumbuhan ekonomi riau tumbuh di angka 5.6%, artinya ada tata kelola yang salah," tambahnya.

"Kita memahami ada beban target lifting oleh pemerintah, harus melakukan investasi, namun juga harus terbuka dengan kita berapa nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh, kita tidak tahu datanya, lalu PI 10 persen hanya kita terima 1 Dollar sejak Januari lalu, jadi libatkan kita untuk bisa melihat pergerakan progresnya," demikian Wahid. (fjr)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share