RIAUBOOK.COM - Terdapat ratusan ribu atau bahkan jutaan jemaah calon haji Riau dengan nilai total lebih Rp5 triliun yang harusnya bisa disimpan di bank daerah khususnya Bank Riau Kepri (BRK) Syariah sehingga dapat turut menumbuhkan perekonomian daerah.

"Jadi jangan tersentralistik di Jakarta, serahkan ke masing-masing bank daerah, itu jauh lebih baik dan akan memberi dampak positif bagi daerah," kata tokoh masyarakat Riau, Said Lukman di Pekanbaru, Selasa (21/10/2025).

Untuk diketahui dana haji yang disetorkan calon jemaah haji Indonesia dengan nilai mencapai mencapai lebih Rp170 triliun, diketahui disimpan pada tiga instrumen keuangan, seperti Surat Berharga Syariah Negara, Surat Utang Negara, dan Deposito Berjangka.

Menurut Kementerian Agama, ketiga instrumen tersebut dipilih karena memenuhi persyaratan aman, bermanfaat serta likuid alias mudah dicairkan.

Namun pada kenyataannya, selama ini dana haji tidak hanya disalahgunakan, namun bahkan terbukti diselewengkan oleh pejabat-pejabat di negeri ini.

Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan mengindikasikan, korupsi dana haji yang nilainya mencapai triliunan rupiah itu, melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Agama.

Kondisi ini sangat miris, investasi dana haji yang harusnya bisa membangun pertumbuhan daerah, justru menjadi bancakan berjemaah kaun koruptor.

"Hari ini kita juga mendengar ketika Menteri Keuangan mengucurkan 200 triliun ke bank-bank negara, ini bagus. Tetapi ada yang mengganjal di hati kami sebagai anak-anak daerah, kenapa uang haji yang dikumpulkan dari masyarakat tempatan, dari masyarakat daerah, kenapa harus ditarik ke Jakarta," kata Said Lukman.

Menurut dia, kenapa tidak dana tersebut ditaruh di bank-bank yang ada di daerah masing-masing, karena masing-masing punya kemampuan untuk mengelolanya.

Jadi, lanjut dia, sekali lagi saya mengatakan sentralistik itu membawa hal yang negatif, artinya apa? Uang itu yang seumurnya hampir 25 tahun itu dapat memperkuat kondisi perbankan daerah.

"Di Riau misalnya, mungkin dari 200 triliun uang haji yang terkumpul se-Indonesia itu dibagi dengan 40 provinsi atau 38, masing-masing bank daerah mendapatkan Rp5 triliun," katanya.

Menurut dia, itu satu angka yang sangat luar biasa, tapi kalau hari ini Menteri Keuangan menarik uang itu atas nama Menteri Haji dan sebagainya ke pusat, tetap saja sentralistik yang membuat daerah menjadi sengsara.

"Hari ini uang di daerah tidak akan pernah ada berputar seperti apa yang Bapak (Menkeu) harapkan," katanya.

Kegiatan ekonomi samoai hati ini kata dia ada di Jakarta, gedung-gedung tinggi ada di Jakarta, sementara di daerah tidak pernah akan ada pembangunan lagi.

"Hari ini kita melihat, saya sebagai orang Riau, merasa miris. Kenapa uang haji itu tidak dikumpulkan di Bank Riau? Kenapa uang haji itu harus disentralistik Jakarta?" kata dia.

Apa yang diinginkan sama Jakarta untuk mendapatkan lebih, demikian Said Lukman, hari ini Bank Riau juga mampu untuk melakukan hal yang sama, bahkan akan lebih menguntungkan daerah secara merata.

"Untuk diketahui, sampai hari ini uang haji itu hanya bertahan tiga menit di daerah sebelum akhirnya berada di tangan pusat. Menit pertama itu pendaftaran, menit kedua storm, dan menit ketiga langsung transfer ke pusat," katabya.

Sekali lagi, kata dia, pihaknya berharap kepada Menteri Keuangan yang sudah mengucurkan 200 triliun untuk Bank Negara (BUMN), sebaiknya juga harus pikirkan kondisi bank-bank daerah, salah satunya Bank Riau.

"Mari pikirkan bank-bank daerah supaya bisa tumbuh dan berkembang sejajar dengan bank-bank negara," demikian Said Lukman. (fjr)