RIAUBOOK.COM - Kabar mengerikan, ternyata utang Negara Indonesia mencapai nyaris Rp9.000 triliun, sebuah angka yang tentu sangat fantastis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan memerintahkan para anak buahnya di Kementerian Keuangan kembali mempublikasikan secara rutin data utang pemerintah pusat yang termuat dalam APBN.

Rilis rutin datang utang pemerintah pusat sempat terhenti sejak Kementerian Keuangan tak lagi menerbitkan buku APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) setelah Januari 2025.

Saat itu, Kementerian Keuangan masih di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan catatan utang senilai Rp 8.908,13 triliun atau setara 39,6% dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025, Purbaya memastikan, akan kembali membuka ke publik data utang pemerintah. Tujuannya demi transparansi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintah dalam mengelola utang publik.

"Biar Anda bisa marah-marahin Saya kalau utangnya kegedean. Itu memang perlu diketahui publik supaya kita lebih transparan," kata Purbaya di kantornya pada September 2025, sebagaimana kembali dikutip Senin (20/10/2025).

Setelah itu, pada 10 Oktober 2025, akhirnya Kementerian Keuangan kembali blak-blakan soal nominal utang pemerintah pusat. Data yang diumumkan ialah per Kuartal II-2025 atau sampai dengan akhir Juni 2025 dengan nilai sebesar Rp 9.138,05 triliun atau turun dari catatan per Mei 2025 yang sebesar Rp 9.177,48 triliun.

Purbaya mengatakan, utang pemerintah yang senilai Rp 9.138,05 triliun masih dalam batas aman untuk dibayarkan tagihannya oleh negara, karena kapasitas produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat dan memadai.

Ia mengatakan, dengan nominal utang per kuartal II-2026 itu, besarannya baru setara 39,86% terhadap PDB. Masih jauh dari standar aman rasio utang terhadap PDB yang dianut dalam sistem internasional setara 60% PDB.

"39% PDB ini ukuran internasional kan masih aman," kata Purbaya.

Utang Jangan Jadi Sentimen Negatif

Purbaya pun meminta semua pihak untuk menahan diri menjadikan nominal utang pemerintah sebagai pembangkit sentimen negatif bagi perekonomian. Sebab, di bawah kepemimpinannya, ia memastikan penerbitan utang akan terus diredam, sesuai dengan strategi peningkatan penerimaan negara secara lebih besar dan optimal ke depan.

Apalagi, utang yang dibuat pemerintah ke depan ia pastikan akan lebih efisien karena tak lagi banyak dana menganggur pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia, karena akan langsung ditempatkan di perbankan untuk meningkatkan likuiditas perekonomian dan uang yang beredar di tengah masyarakat.

"Utang jangan dijadikan sentimen negatif untuk perekonomian kita. Dan kita akan coba kurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Kalaupun saya utang harus digunakan, jangan sampai ada kebocoran," papar Purbaya.

Ia bahkan memastikan, bakal merealokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang serapannya rendah. Menurutnya, anggaran akan dialihkan ke pos lain, bisa dipakai untuk mengurangi utang atau membayar cicilan utang.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain atau saya kurangin utang atau saya pegang untuk bayar utang," katanya.

Khusus untuk 2026, Purbaya memastikan telah memiliki ramuan khusus supaya kebutuhan pembangunan melalui APBN tak lagi harus mengandalkan utang. Menurutnya, hanya dengan menciptakan iklim perekonomian yang bisa tumbuh dengan cepat, otomatis penerimaan negara akan ikut terkerek sebagai andalan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

"Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita enggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi," tegas Purbaya di DPR

Ia pun optimistis total pendapatan negara ke depan akan terus menjadi andalan utama pemerintah dalam membiayai belanja negara, bukan lagi utang. Sebab, ia mengaku telah memiliki perhitungan setiap 1% pertumbuhan ekonomi didorong akan ada dana Rp 220 triliun dari pajak yang akan diperoleh pemerintah.

"Kalau saya enggak salah hitung, setiap tumbuh 1%, tambahan lebih 1% ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar Rp 220 triliun atau lebih. Jadi, itu yang kita kejar. Kalau tambah setengah persen, income saya tambah Rp 110 triliun. Jadi, itu yang kita kejar nanti," ungkapnya. (cnbc)