RIAUBOOK.COM - Pemerintah mulai membidik sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkantor di luar negeri untuk diaudit mendalam.

Salah satunya adalah Royal Golden Eagle International (RGEI) atau yang dulu dikenal sebagai Raja Garuda Mas. Perusahaan ini dilaporkan berbasis di Singapura.

Perusahaan tersebut adalah milik konglomerat Sukanto Tanoto yang sebelumnya.

Tanoto merupakan satu dari 33 orang yang dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paling dicari.

Sukanto Tanoto, terlibat dalam dugaan korupsi wesel ekspor Unibank. yang diduga merugikan negara sebesar 230 juta dollar Amerika. Sejak lama dia dilaporkan lari ke Singapura.

Menurut ICW, Sukanto masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka, dengan proses hukum tidak jelas.

Grup Perusahaan Tanoto

Sukanto Tanoto adalah konglomerat yang memiliki bisnis sayap terbesar di Indonesia. Perusahaan kelapa sawit dan produsen yang berada dalam kelompok bisnis RGEI adalah Asian Agri dan Apical.

Dikutip dari laman resmi Asian Agri, perusahaan ini punya 30 perkebunan kelapa sawit dengan luas total 100.000 hektare di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Luasan ini belum termasuk lahan kelapa sawit plasma.

Selain jadi pemain besar industri sawit, kelompok bisnis RGEI di Indonesia juga bergerak di berbagai industri, di antaranya yang terbesar industri kertas dan pulp di bawah bendera Asia Pacific Resources International Holding Ltd atau APRIL.

Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Sukanto Tanoto mencapai 2,1 miliar dollar AS dan menempatkannya di urutan 1.561 orang paling tajir di dunia pada 2021 dan masuk daftar sebuluh besar sebagai orang terkaya di Indonesia.

Audit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan persoalan minyak goreng saat ini tengah menyasar sejumlah perusahaan besar yang salah satunya perusahaan milik Sukanto Tanoto itu.

Luhut langsung melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia namun justru berkantor pusat di luar negeri.

Perusahaan itu memiliki luasan lahan ratusan ribu hektare dan salah satunya adalah RGEI miliki Sukanto Tanoto.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut pada Kamis (26/5/2022).

Dalam audit itu, Luhut menuturkan pihaknya mengidentifikasi bisnis sawit perusahaan tersebut meliputi luasan kebun dan produksinya.

Selain itu, kata Luhut, audit tersebut juga untuk memastikan bahwa perusahaan sawit tersebut membangun kantor pusatnya di Indonesia.

Dari hasil audit yang dilakukan kementeriannya itu, diketahui banyak perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit melalui skema hak guna usaha (HGU).

HGU merupakan pemberian tanah milik negara yang dikelola pengusaha untuk dimanfaatkan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya.

Keberadaan HGU sebenarnya tak lain adalah sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 33, di mana bumi dan kekayaan di dalamnya bisa dipakai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Namun anehnya, beberapa perusahaan yang sudah mengeruk untung besar dengan menguasai lahan HGU tersebut ternyata kantor pusatnya tidak Indonesia, melainkan di luar negeri.

Karena sebab itulah, kata Luhut, berimbas kepada pemerintah Indonesia yang harus kehilangan potensi penerimaan pajak dari bisnis komoditas tersebut.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri," kata Luhut. (ist)