RIAUBOOK.COM - Tak ada gunanya menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya kalau cengkeraman oligarki masih mengintai, demikian Pengamat Politik Rocky Gerung.

Menurutnya, menurunkan kekuasaan Jokowi itu hal mudah, yang sukar dan perlu dipikirkan adalah bagaimana melepaskan kekuasaan dari cengkeraman oligarki ini.

"Sebab tidak ada gunanya presiden diturunkan, tetapi yang mengganti adalah juga yang berpotensi diijon oleh oligarki itu," kata Rocky Gerung dalam keterangannya seperti yang dilansir JPNN Jabar, Minggu (17/4).

Rocky Gerung menjelaskan oligarki merupakan sebuah sistem kekuasaan yang diperintah oleh modal. Dengan demikian, negara menjadi tidak berkutik karena dicengkram oleh kuasa kapital.

Namun, oligarki bukanlah sesuatu yang harus disalahkan.

"Oligarki tentu mengintai semua peluang untuk memperbesar ruang geraknya. Itu merupakan hal yang natural, dan tugasnya negara yang harus membatasi ruang itu," katanya.

"Nah, dialektika itu yang tidak terjadi. Saya justru bukan antioligarki, saya justru anti kepada negara yang tidak mampu memajaki oligarki," tambahnya.

Rocky menambahkan, fungsi oligarki adalah melakukan akumulasi, baik kapital mau pun resources (sumberdaya).

"Itu sudah hukum oligarki dalam ekonomi. Tetapi, negara harus punya kemampuan untuk menagih oligarki agar bagiannya yang disebut pajak progresif didistribusikan pada rakyat," terangnya.

Menurutnya, adalah tugas negara yang harus hadir untuk mendistribusikan aset dan sumberdaya yang ada. Sebab, fungsi oligarki bukan di situ.

"Mana ada oligarki mau mendistribusikan kekayaannya. Fungsi itu justru ada pada kekuasaan (pemerintah). Karena itu perintah konstitusi," ujarnya.

Dalam kasus pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Rocky menyebut semestinya sejak awal mempersempit ruang oligarki itu, sembari memaksimalkan fungsi negara.

"Nah sekarang oligarki itu merasa gue udah di atas lo," imbuhnya.

Rocky juga mengungkapkan ketidaksepakatannya atas gerakan publik yang mencoba menentang pihak yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 atau bahkan tendensius menurunkan Presiden Jokowi.

Katanya, menurunkan kekuasaan Jokowi itu hal mudah, yang sukar dan perlu dipikirkan adalah bagaimana melepaskan kekuasaan dari cengkeraman oligarki ini.

"Sebab tidak ada gunanya presiden diturunkan, tetapi yang mengganti adalah juga yang berpotensi diijon oleh oligarki itu," ungkapnya.

Ketika disinggung nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam konteks kuasa oligarki atas pemerintahan Jokowi hari ini, Rocky langsung menanggapinya.

Namun Rocky hanya menyebut inisial "L" dan "P" sebagai sosok yang digambarkan sebagai 'Lord Gajah Mada'.

"Oligarki di Indonesia sudah ada semenjak zaman Majapahit. Karena itu adalah hal yang natural. Raden Wijaya pasti punya oligarki. Tetapi di situ ada Gajah Mad aitu yang bisa mengatakan setop oligarki," tuturnya.

"Masalahnya sekarang siapa yang Patih Gajah Mada itu. Sekarang yang ada justru Lord Gajah Mada. Saya sebut saja inisial depannya L dan inisial belakagnya P. Silakan tambahkan inisial tengahnya," sambungnya.

IndoNarator