RIAUBOOK.COM - Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin dan Kementerian BUMN harus segera mengambil langkah terkait adanya komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki prilaku buruk sebagai upaya mengamankan perbankan itu dari potensi kejahatan yang merugikan.

Pengamat Ekonom Universitas Riau, Viator Butar-butar mengatakan itu berkaitan dengan Komisaris Independen BSI Arief Rosyid selaku Ketua Departemen Ekonomi Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang berani memalsukan tandatangan Ketum DMI Jusuf Kalla dan Sekjen DMI Imam Addaruqutni.

"Itu merupakan prilaku yang sangat berbahaya bagi perbankan, terlebih yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris di BSI yang memiliki azas kehati-hatian," kata Viator lewat komunikasi selular pada Senin (4/4/2022).

Menurut dia, tindakan Arief Rosyid harus segera didalami, mengingat jika hal itu benar --palsukan tandatangan-- maka memiliki unsur pidana.

"Harus dilaporkan, karena bisa jadi tindakan itu juga berpotensi merugikan banyak pihak, mulai dari orang yang dipalsukan tandatangannya, hingga kepada organisasi yang dipimpinnya," kata Viator.

Dia melanjutkan, kegiatan sebuah organisasi juga memiliki aturan rumah tangga yang wajib ditaati, termasuk DMI yang merupakan organisasi keagamaan.

Tindakan Arief Rosyid menurut dia cukup kuat menggambarkan bahwa yang bersangkutan memiliki prilaku atau moral yang buruk, sehingga turut memberi dampak pada perusahaan-perusahaan yang dia pimpin, termasuk BSI.

"Hal itu membahayakan, sebagai komisaris akan memberikan dampak buruk bagi BSI. Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melihat ini sebagai masalah yang serius," katanya.

Terlebih, demikian Viator, jika unsur pidana pemalsuan tandatangan tersebut terbukti secara hukum, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai komisaris BSI.

Diketahui, Arief Rosyid memalsukan tanda tangan Ketum dan Sekjen DMI dalam sebuah surat terkait agenda Undangan Kickoff Festival Ramadhan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Surat bernomor 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022 itu berisi undangan kepada wapres untuk menghadiri Festival Ramadan serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatannya, berupa pameran UMKM, kuliner halal, buka puasa bersama, dan berbagai kegiatan selama sebulan penuh Ramadan.

Sebelumnya Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah memecat Ketua Departemen Ekonomi DMI Arief Rosyid setelah diduga telah memalsukan tanda tangan Ketua Umum (Ketum) DMI Jusuf Kalla dan Sekjen DMI Imam Addaruqutni terkait kegiatan itu.

Dalam rapat pleno yang digelar beberapa pekan lalu, diputuskan secara tegas Arief Rosyid dipecat dari kepengurusan DMI dan posisi Arief Rosyid sendiri sudah diisi mantan Direktur BRI Asmawi Sam. (fzr)