RIAUBOOK.COM - Aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memonitoring penunjukan penjabat (pj) wali kota dan bupati yang dianggap rawan adanya transaksi atau jual beli jabatan tersebut.

"Kita monitor walau kewenangan tidak sejauh itu, jika ada indikasi mengarah ke situ (praktek jual beli jabatan) maka silahkan laporkan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana lewat telekomunikasi kepada RiauBook.com di Pekanbaru, Sabtu (21/5/2022) siang.

Ketut mengatakan, setiap indikasi penyimpangan yang mengarah pada praktek korupsi, tentu akan dimonitoring, terlebih jika ada pihak yang melaporkan dugaan tersebut.

"Masyarakat bisa buat laporan, nanti akan ada pihak yang klarifikasi ke bawah. Kalau ada sifatnya korupsi, kemudian dianalisis dan ditelaah," katanya.

Ketut menjelaskan, sejauh ini Kejagung memang tengah memonitoring kemungkinan-kemungkinan adanya praktek korupsi di sejumlah lembaga pemerintahan, termasuk indikasi jual beli jabatan untuk penjabat yang mengisi kekosongan wali kota atau bupati di seluruh wilayah tanah air.

"Jika ada indikasi, masyarakat silahkan melaporkannya. Tidak hanya di Kejagung, tapi juga bisa di KPK dan Sekretariat Negara (Sesneg)," kata dia.

Indikasi jual beli jabatan juga bisa dilaporkan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurut Ketut jauh memiliki fasilitas, salah satunya alat penyadapan.

Kemudian, lanjut dia, bisa dilaporkan ke Sesneg agar kemudian diteruskan ke Presiden RI sehingga ada tindaklanjut yang lebih kongkrit.

Ketut juga menjelaskan, bahwa pengangkatan penjabat wali kota dan bupati bisa dari kalangan ASN mana saja termasuk dari kepolisian maupun kejaksaan.

"Namun di kejaksaan rata-rata itu eselon satu, sehingga berbeda dengan kepolisian ataupun pejabat di kementerian yang ada eselon duanya," kata dia.

Sebelumnya kemelut penetapan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru dan Bupati Kampar menjadi sorotan publik setelah semua calon usulan Gubernur Riau digugurkan dengan alasan kepentingan strategis nasional.

Anehnya, Mendagri kemudian malah menunjuk pj dari kalangan internal Pemprov Riau yang tidak diusulkan gubernur, yakni Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Dr Kamsol untuk Pj Bupati Kampar dan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Pengamat kemudian mengindikasikan kemungkinan adanya jual beli jabatan untuk dua wilayah itu.

"Seharusnya ada mekanisme, kalau pun dengan alasan kebutuhan strategis nasional, maka seharusnya aparaur itu berasal dari Kemendagri bukan dari level yang setara," kata Pengamat Sosial Politik dan Pemerintahan Riau Saiman Pakpahan lewat telekomunikasi, Sabtu (21/5/2022) siang.

Menurut dia, penjabat yang baik untuk menghindari indikasi adanya jual beli jabatan adalah penjabat yang ditunjuk dari internal Kemendagri.

"Ada banyak eselon II tamatan STPDN mengapa yang ditujunjuk malah pejabat yang level Pemprov Riau," katanya.

Untuk diketahui, Permendagri Nomor 1 tahun 2018 pada pasal 4 disebutkan; Penjabat sementara bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi jika alasannya adalah kepentingan strategis nasional, harusnya Mendagri pilih pejabat yang ada di lingkungan Kemendagri itu sendiri," demikian Saiman. (fzr)