RiauBook - M Paris dan Syarifah Salmah, dua terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan perumahan transmigrasi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, akhirnya divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Dalam amar putusannya pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (31/3/15), majelis hakim yang diketuai JPL Tobing, menyatakan jika kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan vonis kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan," kata JPL Tobing dalam putusannya.

Sementara, terkait kerugian negara sebesar Rp369,5 juta dibebankan kepada Syarifah Salma. Uang itu wajib dibayar dalam jangka waktu satu bulan. "Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan, maka harta benda terdakwa disita oleh negara. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," tutup JPL Tobing.

Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima atau menolak dengan mengajukan upaya hukum banding. Hal yang sama juga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Sugandi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis.

Untuk diketahui, putusan tersebut lebih ringan setahun dibandingkan tuntutan JPU yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dimana saat itu, JPU menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan.

Kedua terdakwa korupsi pembangunan perumahan transmigrasi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis yakni, M Paris, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Syarifah Salmah, Direktur PT Dita Indah, selaku kontraktor pelaksana dihadirkan ke persidangan atas perbuatannya merugikan negara hingga ratusan juta lebih.

Dimana perbuatan terdakwa M Paris dan Syarifah Salmah itu terjadi pada tahun 2010 lalu. Saat itu, Pemkab Bengkalis melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan sebanyak 150 unit rumah berbahan kayu di Pulau Rupat.

Proyek yang menggunakan dana APBN 2010 sebesar Rp4,5 miliar itu dimulai yang pengerjaannya pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2010. Namun pada pelaksanaannya, diketahui terjadi perubahan pada bahan yang digunakan dari berbahan kayu diganti dengan material batako.

Akibatnya, dari anggaran awal sebesar Rp4,5 miliar untuk 150 unit rumah ditemukan yang selesai dikerjakan hanya 60 unit rumah dengan menghabiskan dana Rp1,7 miliar, dan pengerjaannya hanya terselesaikan 79 persen. Kemudian di lokasi lain, ditemukan dua unit dalam kondisi tidak terselesaikan dan 58 unit lainnya terselesaikan tidak sempurna. Akibat perbuatannya, negara menderita kerugian sebesar Rp 369,5 juta. (mc)