RiauBook - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Riau, Said Saqlul Amri, mengungkap tentang adanya pengumpulan uang dari satuan kerja perangkat daerah terkait kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2015, yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Said Saqlul bicara "blak-blakan" kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Jumat (27/3/2015).

Ia mengatakan bahwa Annas Maamun saat masih aktif sebagai Gubernur Riau pernah memerintahkan Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus untuk mengumpulkan uang yang diduga ada kaitannya dengan suap Rancangan APBD.

"Ada pertanyaan (KPK) uang yang diminta Gubernur Annas Mamun ke BPBD melalui Asisten II. Asisten komunikasikan ke saya untuk sediakan uang, bukan meminta uang. Ya, kira-kira di bawah Rp 500 juta," ujar Said.

Said mengambil dana operasional BPBD, yang waktu itu tengah sibuk dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau, untuk memenuhi permintaan Annas Maamun.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa karena Wan Amir hanya mengatakan dana tersebut sebagai pinjaman.

"Saya tak tahu untuk apa, dulu kata Asisten II hanya pinjaman," katanya.

Pada hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa Kepala PMI Riau Syahril Abubakar dan dua pejabat dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Keduanya adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Rohil Arsyad Rahim dan Kepala Dinas Pasar Rohil Ibus Kasri. Namun, keduanya tidak banyak berkomentar tentang isi pemeriksaan.

KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sebagai tersangka pemberi suap rancangan APBD Perubahan Pemprov Riau tahun 2014. Tak lama berselang, KPK juga menetapkan mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Ahmad Kirjauhari, yang diduga disuap oleh Annas, menjadi tersangka.

Annas diduga telah memberi atau janjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait pembahasan rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD murni 2015. Sejauh ini KPK baru menetapkan Kirjauhari selaku anggota DPRD yang menerima uang suap itu.

Kirjauhari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal-pasal itu mengatur tentang perilaku penerimaan suap.

Sedangkan Annas dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pemberian suap.

Annas Maamun sendiri ditangkap oleh KPK pada September 2014 dalam kasus berbeda. Ia tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Manurung, dalam kasus alih fungsi lahan. Ia kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. (shs)

SUMBER: ANTARA