Riau Book - Kasus-kasus penguasaan lahan dan hutan untuk dialih fungskan menjadi lahan perkebunan dan hutan tanam induatri di Riau terkesan 'melempem'.

Politisi Partai Hanura di DPRD Provinsi Riau Suhardiman Amby mengatakan, ada 104 perusahaan berbasis lahan skala besar di Riau yang sudah dilaporkan kepada Polda Riau. Dewan meminta, agar seluruh perusahaan tersebut diselidiki dalam keterlibatannya mengolah lahan dan hutan di Provinsi Riau.

"Kita sudah melakukan penyelidikan terkait perusahaan-perusahaan tersebut. Kita menganggap, mereka terlibat dalam aktivitas pengrusakan hutan dan lahan di Riau," ujarnya pada Rabu (6/4/2016).

Diterangkannya, kondisi hutan dan lahan di Riau sudah sangat buruk. Jumlah hutan produksi sudah habis, Suaka Margasatwa dengan populasi hewan jenis tertentu sudah berada di bawah 25 persen.

Bahkan diinformasikan, perusahaan sekelas Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Sinarmas Grup turut menggarap lahan hutan terlarang tersebut.

"Bahkan, kawasan hutan lindung di Riau yang masih terjaga itu kurang dari 30 persen. Hal ini sangat buruk sekali," ungkap Amby.

Ia menerangkan, selain 104 perusahaan berbasis lahan skala besar yang sudah diselidiki, pihaknya juga meminta Polda Riau melakukan penyelidikan terkait keberadaan 119 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di seluruh Riau.

Amby menilai, perizinan seluruh PKS tersebut harus dikaji kembali kelayakannya. Pasalnya, kebanyakan PKS tersebut tidak memiliki lahan mandiri yang dijadikan bahan baku operasional.

Dengan demikian, keberadaan PKS turut mendorong masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membabat hingga membakar untuk memenuhi lahan baku pabrik tersebut. "Karena tak punya lahan baku, mendorong masyarakat untuk membuka lahan karena melihatnya sebagai peluang usaha," urainya.

"Padahal, setiap PKS sedikitnya harus memiliki lahan baku untuk berproduksi. Namun, berapa banyak sih PKS yang punya lahan, kan rata-rata mengandalkan masyarakat yang menjual sawitnya," tambah Amby.

Ia meminta, agar Pemprov Riau dan Polda Riau segera melakukan pengusutan ‎terhadap perizinan perusahaan berbasis lahan dan PKS yang beroperasi di Riau. Jika memang bermasalah, segera dilakukan penutupan agar persoalan kerusakan lahan tak berlarut-larut.

"Sedikitnya, ada dua hal akibat kerusakan lahan yang harus diperhatikan‎. Jika musim kering akan menyebabkan asap, jika musim hujan, akan menyebabkan banjir," ucap Amby.

"Jika mau lakukan perubahan, segera dievaluasi dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi," pungkasnya. (RB/mb)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau