RiauBook - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci, untuk merumuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk perkantoran Bhakti Praja di Kabupaten Pelalawan.

Hal tersebut menyikapi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dalam putusan terhadap terdakwa Marwan Ibrahim, Wakil Bupati Pelalawan nonaktif, 18 Februari 2015 lalu. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dinyatakan jika Tengku Azmun Jaafar merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam perkara tersebut. Meski sampai kini, terhadapnya belum dilakukan penuntutan.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, menyebutkan Ditreskrimsus Polda Riau sebagai pihak yang sejak awal menangani kasus tersebut masih melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Pangkalan Kerinci.

"Perbuatan melawan hukumnya masih dirumuskan dalam kasus tersebut," ujar Guntur di ruang kerjanya, Rabu (25/3/15).

Lebih lanjut dikatakannya kalau Polda Riau akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan hakim tersebut. "Namun, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang cukup," pungkas Guntur.

Kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp38 miliar ini menyeret delapan pejabat di Pelalawan ke penjara. Yang terakhir adalah Marwan Ibrahim, yang saat kasus ini terjadi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pelalawan, dengan hukuman 6 tahun penjara.

Tengku Azmun Jaafar, yang saat itu Bupati Pelalawan, sudah beberapa kali dipanggil sebagai saksi di persidangan para terdakwa. Azmun sendiri menanggalkan jabatan bupati gara-gara kasus korupsi izin kehutanan, yang mengantarnya ke sel LP Cipinang, Jakarta Timur. (mc)