RIAUBOOK.COM - Kabar miring menerpa dunia pendidikan dan keterbukaan informasi di Bumi Lancang Kuning. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, H. Erisman Yahya, MH, kini tengah menjadi sorotan tajam setelah dinilai mengabaikan, bahkan dianggap "melecehkan" proses hukum di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.

​Kecaman keras ini datang langsung dari Komisioner KI Riau dua periode, H. Zufra Irwan, SE, MM, SpAp. Ia menyayangkan sikap seorang pejabat eselon II yang justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum keterbukaan informasi.

​Ironi Mantan Sekretaris KI Riau

​Zufra Irwan mengungkapkan keheranannya terhadap sikap Erisman Yahya. Pasalnya, sosok Kadisdik tersebut bukanlah orang baru di lingkungan KI.

​"Kita heran seorang pejabat eselon II melecehkan proses persidangan atau Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Padahal yang bersangkutan pernah menjabat sebagai sekretaris di KI Riau," ujar Zufra dengan nada kecewa kepada media di Pekanbaru, Kamis (30/4).

​Dua Kali Mangkir, Mediasi Berujung Buntu

​Dugaan pelecehan terhadap lembaga negara ini bukan tanpa alasan. KI Riau mencatat pihak Disdik telah melakukan serangkaian pengabaian:

​Mangkir Sidang: Dua kali panggilan persidangan tidak dihadiri oleh perwakilan Disdik Riau.

​Abaikan Mediasi: Saat memasuki tahapan mediasi, tidak ada respons sama sekali dari pihak dinas terkait.

​Pesan Tak Terbalas: PPID Utama Pemprov Riau mengaku telah mengirimkan surat panggilan hingga rincian permohonan informasi langsung ke akun resmi Kadisdik, namun hasilnya nihil.

​Lebih mengejutkan lagi, beredar informasi bahwa Kadisdik Riau diduga meremehkan marwah persidangan ini. Seorang staf sempat melontarkan pernyataan bahwa sidang di KI dianggap tidak memiliki dampak yang jelas.

​Desak Gubernur Berikan Sanksi Tegas

​Tak tinggal diam, Zufra Irwan mendesak pimpinan tertinggi Pemprov Riau untuk bertindak. Menurutnya, ketidakhadiran Disdik dalam sengketa informasi dengan warga Pekanbaru ini merupakan preseden buruk bagi transparansi publik.

​Dua tuntutan utama KI Riau:

​Kepada Pj Gubernur Riau: Segera memberikan sanksi tegas kepada Kadisdik Riau karena dinilai tidak patuh terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

​Kepada Sekda Prov Riau: Sebagai atasan PPID Utama, Sekda diminta memberikan "pembekalan" serius kepada kepala OPD agar melek hukum KIP, mengingat Disdik merupakan salah satu dinas yang paling sering terseret sengketa informasi.

​Duduk Perkara

​Sengketa ini bermula dari permohonan informasi seorang warga Pekanbaru yang ditujukan kepada Disdik Riau dan salah satu SMK di Pekanbaru. Hingga berita ini diturunkan, sengketa yang sudah masuk tahap pemeriksaan lanjutan tersebut masih menggantung akibat sikap tidak kooperatif dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

​Catatan Redaksi: Keterbukaan informasi adalah hak konstitusional warga negara. Pengabaian terhadap proses sengketa informasi bukan hanya masalah administrasi, melainkan cerminan kualitas demokrasi di instansi pemerintah. (rls)