RIAUBOOK.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan komitmennya untuk membuka kebenaran materiil secara terang-benderang terkait kepemilikan aset mewah milik mantan Anggota DPR RI sekaligus Gubernur, Abdul Wahid.

​Penegasan ini mencuat setelah munculnya gelombang keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa terkait pemaparan sejumlah barang bukti mewah dalam persidangan. JPU menilai, kepanikan atau keberatan tersebut justru berpotensi menghambat pengungkapan fakta yang sebenarnya.

​"Kalau ada pihak-pihak yang keberatan, khawatir, atau panik saat ditunjukkan barang-barang itu di rumah seorang penyelenggara negara yang profil pendapatannya tidak semewah barang bukti yang ditemukan—bagi kami itu adalah rangkaian untuk tidak membuka kebenaran materiil," ujar Jaksa KPK Meyer Simanjuntak kepada awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta.

​Rentetan Barang Bukti Mewah yang Disita

​Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah pribadi Abdul Wahid yang berlokasi di Jakarta, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah aset dengan nilai fantastis yang dinilai jauh melampaui profil pendapatannya sebagai pejabat publik.

​Beberapa barang bukti yang disita antara lain:

​Deposito: Bernilai Rp1 miliar.

​Logam Mulia: Emas batangan.

​Barang Branded: Deretan tas mewah bermerek internasional senilai ratusan juta rupiah.

​Mata Uang Asing: Ribuan mata uang Pound Sterling (Inggris) yang jika dirupiahkan mencapai ratusan juta.

​Temuan Gratifikasi Plesiran ke London

​Jaksa mengungkapkan bahwa barang bukti berupa mata uang asing tersebut diduga kuat berkaitan erat dengan gratifikasi perjalanan dinas ke luar negeri.

​Fakta persidangan menunjukkan bahwa saat Abdul Wahid berkunjung ke London, seluruh akomodasi mulai dari hotel hingga biaya taksi telah ditanggung oleh pihak lain.

​"Uang Pound Sterling itu ditandatangani langsung oleh Pak Abdul Wahid di Berita Acara Penyitaan (BAC). Kami akan tanyakan langsung ke beliau. Di London saja sudah terungkap fakta dia dibayari (gratifikasi). Jadi, apa kaitannya uang-uang asing ini? Dikuti saja terus sampai tuntutan nanti," tegas Jaksa.

​Menelusuri Jejak Kursi Komisi XI DPR RI dan Isu Kasus CSR BI

​Menariknya, sebagian barang bukti yang disita berasal dari klaster tahun 2020, 2021, dan 2022—periode di mana Abdul Wahid masih aktif menjabat sebagai Anggota DPR RI. JPU membuka peluang adanya pengembangan perkara baru di luar kasus yang menjeratnya saat ini sebagai gubernur.

​Saat disinggung mengenai keterkaitan aset tersebut dengan kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility Bank Indonesia (CSR BI) yang saat ini tengah diusut KPK, Jaksa tidak menampik adanya irisan waktu (tempus).

​Fakta Komisi XI: Perolehan aset diduga berdekatan dengan masa jabatan Abdul Wahid saat berada di Komisi XI DPR RI.

​Tersangka Lain: JPU mengingatkan bahwa saat ini KPK sudah menetapkan dua rekan sejawat Abdul Wahid di DPR RI sebagai tersangka dalam pusaran kasus serupa.

​"Apakah ada kaitannya? Itu ranah penyidik. Tetapi kami mencoba menunjukkan fakta bahwa pada saat beliau menjabat Anggota DPR RI, juga sedang dilakukan proses hukum terhadap Komisi tempat beliau bernaung saat itu," tambahnya.

​Respons JPU Terkait Keberatan Saksi Mahkota

​Selain persoalan barang bukti, JPU juga menanggapi santai protes penasihat hukum terkait pemeriksaan saksi mahkota, Arief Padani dan Marjani. Jaksa menegaskan bahwa dalam peradilan tindak pidana korupsi, asas Lex Specialis (hukum yang khusus) mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum. Berdasarkan Pasal 35 UU Tipikor, pemeriksaan saksi-saksi tersebut sepenuhnya sah demi hukum.

​"Kalau betul bolak-balik kami mendengar tagline 'kebenaran akan menemukan jalannya', inilah kesempatannya. Kebenaran akan ditunjukkan seterang-terangnya, jangan ada yang ditutupi," pungkas Jaksa.

​Terkait nasib barang bukti yang disita, JPU memastikan aset-aset tersebut akan terus digunakan dan dikembangkan, termasuk untuk pembuktian pada perkara terdakwa lainnya. Rincian nilai total konversi kurs mata uang asing dan akumulasi aset akan dibeberkan secara gamblang pada sidang pembacaan surat tuntutan mendatang. (ist)