RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau resmi menabuh genderang perang terhadap kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, pemerintah menggandeng PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital.

​Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pendapatan Daerah yang berlangsung di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kamis (30/4/2026).

​Transformasi Digital: Bayar Pajak Sambil Ngopi

​Bukan sekadar seremonial, kerja sama ini membawa perubahan besar pada pola transaksi masyarakat. Plt Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, mengungkapkan bahwa hambatan waktu pelayanan kini telah runtuh.

​"Masyarakat tidak perlu lagi antre di jam kantor. Melalui kanal digital seperti EDC, QRIS, dan fitur Signal di BRK Syariah Mobile, transaksi bisa dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kapan saja, di mana saja," tegas Helwin.

​Sebagai dukungan nyata, BRK Syariah menyerahkan 53 unit mesin EDC tambahan, melengkapi total 77 unit yang akan disebar ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan di Bumi Lancang Kuning.

​Strategi Ampuh Cegah Kebocoran PAD

​Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022.

​Mengapa ini penting?

​Zero Cash: Tidak ada lagi petugas Bapenda yang menerima uang tunai secara langsung.

​Real-Time: Semua transaksi tercatat seketika di sistem perbankan.

​Anti-Fraud: Mempersempit ruang gerak oknum dan meminimalisir potensi kebocoran anggaran.

​"Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibayarkan rakyat langsung masuk ke kas daerah tanpa perantara manusia. Ini adalah bentuk perlindungan kita terhadap PAD sekaligus mencegah potensi fraud," ujar Ninno.

​Apresiasi dan Sosialisasi

​Tak hanya tanda tangan di atas kertas, acara ini juga dibarengi dengan sosialisasi teknis penggunaan mesin EDC kepada seluruh jajaran UPT. Untuk memacu semangat pelayanan, BRK Syariah dan Bapenda turut memberikan penghargaan bagi UPT dengan catatan transaksi digital tertinggi.

​Agenda besar ini turut disaksikan oleh tokoh-tokoh kunci lintas instansi, di antaranya:

​Syachman Perdymer (Deputi Kepala Perwakilan BI Riau)

​AKBP Fatikh Dedi Setiawan (Kasubdit Regident Ditlantas Polda Riau)

​Perwakilan dari Jasa Raharja, BPKAD, serta jajaran petinggi BRK Syariah.

​Dengan sinergi ini, Riau selangkah lebih maju menuju kemandirian fiskal. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan standar baru untuk pembangunan Riau yang lebih transparan dan merata. (rls)