RIAUBOOK.COM - Para tokoh masyarakat dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, telah membentuk Badan Pekerja (BP) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Rokan Darussalam sebagai upaya mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami semua telah sepakat untuk dilakukannya pemekaran wilayah kabupaten Rokan Darussalam, pecah dari kabupaten induk Rohul," kata tokoh masyarakat Rohul, Haji Masperi M.Si, dihubungi dari Pekanbaru, Selasa malam (7/2/2023).

Mantan Asisten II Setda Provinsi Riau itu mengatakan, seluruh tokoh masyarakat dari delapan kecamatan meliputi Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Kabun, Rokan IV Koto, Pagaran Tapah, Kunto Darussalam, Pandalian, dan Kecamatan Bonai Darussallam sepakat untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam atau Rodas.

"Kami sudah mendapat informasi dan mengikuti setiap pergerakan Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, dengan ini kami mendukung dan akan bergabung untuk bersama-sama berjuang," kata Masperi.

Dia mengatakan, Badan Pekerja (BP) Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam akan segera menemui Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman dan DPRD Rokan Hulu di Kota Pasir Pengaraian.

"Tim juga telah melakukan rapat konsolidasi untuk membahas langkah-langkah ke depan termasuk menemui tim inisiator di Pekanbaru," katanya.

Ketua BP Kabupaten Rokan Darussalam Muzawir SH yang juga pernah menjabat sebagai Sekda Rokan Hulu mengatakan, BP Pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam perlu menyampaikan progres pekerjaan yang sudah dilakukan kepada pemerintah kabupaten induk yang akan dimekarkan.

Sejauh ini, lanjut dia, persyaratan untuk pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam sudah dilengkapi oleh badan pekerja, dan rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru ini sudah dimasukan ke DPR RI pada tahun 2007 lalu.

"Hanya saja, waktu itu terkendala karena Pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru," katanya.

Masperi menambahkan, bahwa untuk aturan baru sekarang yang utama memang adalah dukungan dari gubernur.

"Begitu kami mendapat informasi gubernur mendukung, maka kami mengambil langkah cepat untuk membentuk badan pekerja," demikian Masperi. (fzr)