RIAUBOOK.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Pilhukam) Mahfud MD mengungkap adanya usulan institusi kepolisian untuk segera berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau di bawah Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Seperti TNI di bawah Menteri Pertahanan kan, nah kan di Polri itu pengatur kebijakan dan pelaksanaannya ada di satu institusi, pembuat policy-nya, nah ada yang bilang, anu aja kalau gitu, diangkat aja seorang menteri senior menjadi menteri keamanan sebagai partnernya Menteri Pertahanan," kata Mahfud dalam kanal YouTube Akbar Faisal, Rabu (17/8/2022).

Selain itu, kata Mahfud juga ada yang mengusulkan agar Polri patut di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kemenkumham.

"Itu sudah lama sebenarnya kita di Lemhanas sudah bicara itu terus, nah ada yang usul itu dan itu banyak disambut oleh masyarakat," kata dia.

Salah satu pengusul Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden adalah Duta Besar Indonesia di Filipina Agus Widjojo.

"Jadi letakkanlah di bawa Kejaksaan Agung kepolisian itu, atau di bawah Kementerian Dalam Negeri atau dibawa Menkumham," kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud wacana itu sangat strategis, namun akan menjadi sulit karena banyak 'ranjau-ranjau'.

"Ranjau ranjau nya banyak, sudahlah internal kayak gitu tadi, restruktur reformasi sendiri tapi kita pintu," kata Mahfud menambahkan.

Menurut dia, perlu ada pembenahan di internal Polri agar terjadi kesatuan sebagai sebuah institusi pemerintah di bidang keamanan.

Apalagi bukan rahasia jika ada kelompok-kelompok di internal Polri yang akhirnya membuat Polri tidak sinergis dan justru memperburuk kepercayaan publik.

Menko Polhukam mengungkap itu karena kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu telah mencoreng bahkan menjerumuskan Polri ke lubang yang begitu dalam.

"Dan itu biasanya ya dibekingi atau dilatarbelakangi oleh kelompok-kelompok kepentingan, ini ngurus, ini harus gini gitu, itu ramelah kalau di Polri, tapi ya itu sebenarnya menurut saya ada reformasi internal dan terbatas," kata Mahfud. (ist/fzr)