RIAUBOOK.COM - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau dilaporkan terkait dugaan penyerobotan lahan perkebunan sawit, namun Lurah Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, membantah tudingan itu.

"Setahu saya sebelum saya lurah, RA sudah memiliki kebun di sana, beliau beli dari salah satu kelompok tani Haji Ismail Misa yang sudah meninggal tahun 2019. Dasar suratnya waktu itu SKT," kata Lurah Palas, Rizki lewat sambungan telepon, Rabu (17/8/2022).

Informasi sebelumnya, pemilik lahan GR melalui pengacaranya Datuk Nouvendi melaporkan Ketua PWNU Provinsi Riau, Rusli Ahmad atau biasa dipanggil RA ke Polda Riau terkait dugaan penyerobotan lahan dan menyuruh orang lain untuk menguasai lahan dan mengambil hasil buah sawit milik kelompok GR.

Laporan itu dibuat pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022.

Menurut Datuk Nouvendi, RA dilaporkan karena diduga telah memerintahkan A untuk melakukan penguasaan lahan dan mengambil buah sawit tanpa izin diatas lahan yang diklaim milik klien Datuk Nouvendi.

"Ya benar kami telah membuat Laporan Polisi (LP) di Polda Riau terhadap tindakan A yang mengaku diperintahkan RA untuk menguasai dengan paksa lahan milik klien kami, dan A bersama beberapa orang datang mengambil buah sawit milik klien kami tanpa izin dan sudah dilarang pekerja klien kami yang menjaga lahan namun tetap melanjutkannya," kata Datuk Nouvendi.

Namun Lurah Palas Rizki membantah informasi tersebut dan mengungkap SKT milik kelompok GR tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan.

"Saya tahu persis lahan itu milik RA karena kebetulan pemiliknya yang dulu yakni Ismail adalah suadara saya. Jadi surat yang dimiliki RA bukan palsu dan memang ada transaksi," katanya.

Dia menjelaskan bahwa RA telah lebih dulu membeli lahan tersebut dan surat-suratnya sudah terbit sejak lama.

"Malah sebelum saya jadi lurah di sana. Sekarang setelah saya jadi lurah, ada pihak yang ingin buat surat tanah, dan ditunjuk lahan itu di tanah RA, tentu tidak kami keluarkan. Lahan itu berbatas dengan lahan milik RA, saksi lapangan ada," katanya.

Menurut lurah, SKT seharusnya sesuai dengan peta bidang titik koordinat sehingga tidak menyalahi aturan yang ada untuk dinaikkan ke SKGR.

"Memang surat mereka sah dengan dasar SKT. Mereka mau ajukan SKGR dengan jumlah SKT sekitar 46 surat," katanya.

Hanya saja, demikian Rizki, ada kesalahan terkait titik koordinat dan juga luas lahan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

"Mereka mengklaim satu SKT dua hektare, sementara di dalam SKT sudah dijelaskan bahwa luasan lahan mereka ragam, tidak rata dua hektare," katanya.

Menurut dia, SKT yang dimiliki oleh kelompok GR ada yang hanya 18.750 meter dengan ukuran 75x250 meter.

"Jadi faktanya begitu dan mereka terkesan memaksakan. Saya tegaskan tidak ada tumpang tindih lahan sawit. Dan Rusli Ahmad punya 10 hektare lahan yang berada di Jalan Sejahtera Ujung, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru itu," kata Rizki.

Sementara itu Ketua PWNU Riau Rusli Ahmad berencana melaporkan balik kelompok GR karena telah dianggap melakukan pencemaran nama baik. (fzr)