RIAUBOOK.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Dumai dalam sidang perkara dugaan pemalsuan surat dan tandatangan dengan terdakwa Salamuddin Purba yang merupakan seorang wartawan senior dan Anggota PWI meminta jaksa penuntut umum untuk mengabulkan permintaan cek kesehatan demi Hak Azazi Manusia (HAM).

Ketua Majelis Hakim Mery Donna Tiur Pasaribu tegas meminta JPU Kejaksaan Negeri Dumai untuk secepatnya memproses permohonan kuasa hukum terdakwa agar dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan melibatkan tim medis rumah tahanan.

"Saya perintahkan segera proses permintaan cek kesehatan ini. JPU bisa berkoordinasi dengan dokter di Rutan Dumai dan jika memang perlu diberikan perawatan intensif, bisa diajukan ke majelis hakim supaya bisa dibawa ke rumah sakit. Jalankan sesuai prosedur," kata Mery Donna dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum pada Selasa (7/6) sore.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Mery Donna Tiur Pasaribu didampingi dua Hakim Anggota yakni Alfarobi SH serta Liberty Oktavianus Sitorus SH, MH. Sedangkan JPU terdiri dari Roslina dan Agung Nugroho. Sementara Penasehat Hukum terdakwa yang hadir yakni Rianto Sibarani SH. Terdakwa Salamuddin Purba mengikuti sidang secara virtual dari Rutan Dumai.

Hakim Mery Donna juga pertanyakan alasan JPU tidak menghadirkan terdakwa secara langsung di persidangan. Padahal sudah diperintahkan pada agenda sidang sebelumnya, mengingat Salamuddin sudah lanjut usia dan perlu dipertimbangkan pendengarannya.

JPU diminta juga agar tidak main-main dan membuat repot Majelis Hakim karena dianggap terlalu banyak saksi dan tebalnya berkas dakwaan layaknya seperti kasus korupsi dalam perkara tersebut. Harusnya jaksa memilih saja para saksi yang dihadirkan ke pengadilan mereka yang penting untuk dimintai keterangan.

Dalam persidangan dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi penasehat hukum terdakwa Salamuddin Purba ini, jaksa menolak seluruh Eksepsi diajukan atas dakwaan nomor: REG.PERKARA PDM -26/DMI/04/2022 dalam perkara pidana nomor: 171/Pid.B/2022/PN.Dum atas nama terdakwa Salamuddin Purba Als Purba Bin K Purba.

Eksepsi diajukan, diantaranya menyatakan surat dakwaan Error In Persona karena umur, pekerjaan dan pendidikan terdakwa tidak sesuai faktanya.

Selanjutnya penuntut umum dinilai tidak cermat membuat dakwaan karena tidak menguraikan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atau bagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam turut serta membuat 7 lembar surat keterangan Blok Nomor: 03/BB/1979 atas nama Kelompok SAYANG beserta turunannya.

Tidak hanya itu, surat dakwaan dinilai juga tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan apa hubungan antara PT Tristar Palm Internasional (TPI) dalam perkara a quo dan juga JPU tidak menguraikan kerugian materiil sebesar Rp300 juta yang dialami PT Tristar Palm Internasional (TPI) dalam perkara a quo dengan kata lain PT Tristar Palm Internasional (TPI) dalam hal ini diwakili oleh Ir Murnis Mansyur sebagai Pelapor dianggap mengada-ngada.

Setelah mendengarkan tanggapan JPU, Hakim Ketua Mery Donna Tiur Pasaribu menyampaikan agenda persidangan berikutnya adalah putusan sela diagendakan pada Selasa 14 Juni 2022.

"Saya minta jangan terlambat lagi agar persidangan bisa berjalan sesuai jadwal ditetapkan. Jaksa saya minta untuk menghadirkan terdakwa secara langsung di persidangan dan nanti minta pengawalan dua anggota polisi," demikian Hakim Ketua Mery Donna Tiur Pasaribu dan mengetuk palu. ab