RIAUBOOK.COM - Sebelumnya mantan Ketua DPD Golkar Riau Asri Auzar, kali ini giliran Agus Purwanto menggugat Demokrat kubu Agus Haromurty Yudhoyono (AHY) terkait dugaan zalim Pengganti Antar Waktu (PAW) atas dirinya.

Kisruh jabatan Ketua DPRD Dumai, Riau, kini masuk babak baru. Meski pengumuman Pengganti Ketua DPRD Dumai dari Agus Purwanto ST kepada Suprianto SH, sudah digelar beberapa hari lalu melalui Rapat Paripurna, namun ternyata tidak selesai sampai di situ saja.

Agus Purwanto yang merasa dizalimi dengan melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) dirinya, melakukan langkah hukum. Sebab, dirinya sebagai kader Partai Demokrat, tidak bersalah dan sudah banyak berbuat untuk partai.

Melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Parlindungan SH MH, Agus Purwanto melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Dumai. Setidaknya ada 9 pihak yang digugat, karena mereka dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

"Gugatannya sudah kami masukkan, sekarang tinggal agenda di Pengadilan Negeri Dumai saja. Gugatannya perdata dan bisa saja ke pidana," tegas kuasa hukum Agus Purwanto, Parlindungan SH MH, dalam jumpa pers di Kota Pekanbaru, Kamis (12/5/2022). 

Ada pun 9 pihak yang digugat tersebut masing-masing, DPP Partai Demokrat, Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen DPP Demokrat Teuku Riefky Harsya, DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, Sekretaris DPD Demokrat Riau Arwan Citra Jaya, DPC Partai Demokrat Dumai, Plt Ketua DPC Demokrat Dumai Prapto Sucahyo, dan Sekretaris DPC Demokrat Dumai Hariyadi Suparlan.

"Kami minta Pengadilan Negeri Dumai untuk mengadili para tergugat ini. Sebab penggantian klien kami cacat hukum, serta tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Padahal klien kami sangat loyal dan taat partai," tambah Parlindungan yang saat itu di dampingi Agus Purwanto.

Selanjutnya, kepada para oknum anggota DPRD Kota Dumai yang ikut menandatangani berkas mosi tidak percaya terhadap Agus Purwanto, akan ditempuh melalui jalur pidana.

"Apa yang dituduhkan ke klien kami sangat subjektif. Bahkan Ironisnya oknum anggota dewan 20 orang, ikut pula menandatangani mosi tidak percaya kepada klien kami. Makanya, mereka juga akan kami pidanakan," janjinya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kesalahan yang dituduhkan kepada Agus Purwanto, sehingga di PAW, tidak masuk akal sehat. Hanya karena dituduh memindahkan staf, ada hutang dan lainnya, sangat subjektif.

"Lebih memilukan lagi, Pak Agus Purwanto sama sekali tak pernah dipanggil Partai (Demokrat), atau pun diproses di DPRD Dumai lewat Badan Kehormatan. Proses macam apa ini. Makanya ini kami gugat," tegasnya.

Agus Purwanto yang hadir saat itu juga mengakui hal tersebut. Bahkan sejak mosi tidak percaya terjadi Maret 2022 lalu, sampai diumumkan di Rapat Paripurna DPRD Dumai kemarin, dirinya tak pernah sekali pun dipanggil Partai Demokrat, maupun diproses di BK DPRD Dumai.

"Kesalahan saya tidak ada. Kasus pidana dan lainnya juga tak ada. Tapi mereka zalim seperti ini. Makanya saya siap menghadapi dengan menggugat mereka," sebutnya.

Disinggung apakah terhadap kasus ini, ada bantuan penuh dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Dumai, Agus Purwanto menegaskan, bahwa fraksinya sendiri terlibat dalam kasus ini.

"Fraksi lah yang mendorongnya, sehingga sudah diparipurnakan. Padahal saya sudah susah payah membesarkan partai hingga meraih 5 kursi di DPRD Dumai periode ini," tegasnya seraya mengaku, sudah dua tahun lebih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Dumai. 

(Ist)