RIAUBOOK.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan kian dekat dengan sejumlah partai yang mengincarnya untuk jabatan ketua umum, hal itu mencuat setelah sekian lama Jokowi dianggap sebagai petugas partai di PDIP.

Sejumlah pengamat mengungkap, seorang presiden harusnya menampatkan tempat terbaik di partai yang mengusungnya, namun hal itu tidak pernah berlaku untuk Jokowi bersama PDIP.

Kondisi itu yang kemudian menjadi akar persoalan sehingga ada kemungkinan Jokowi untuk meninggalkan PDIP dan mulai merapat ke partai besar.

Seorang sumber dari Partai Golkar menyebut Jokowi sangat tepat untuk memimpin Golkar ketimbang Airlangga Hartarto.

Dia ungkap, jika Jokowi menjadi Ketum Golkar, maka keuntungan akan didapat kedua pihak.

"Bagi Golkar Jokowi akan menjadi magnet kuat, begitu pun sebaliknya Golkar akan menjadi alat politik terbaik Jokowi untuk naik kasta menjadi king maker dalam Pilpres," katanya.

Lawan PDIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sedang dekat dengan partai yang selama ini dianggap lawan dari PDIP.

Hal itu disampaikan oleh Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora saat berbicang dengan Akbar Faizal.

Menurut Fahri hamzah, Jokowi bahkan dikabarkan dirayu untuk menjadi ketua umum (Ketum) sebuah partai politik.

Kedekatan Jokowi dengan partai tersebut, menurut Fahri Hamzah, membuat PDIP sensi.

Dia pun mengatakan bahwa yang menjadi akar perpecahan antara Jokowi dan PDIP saat ini adalah Presiden yang merasa lebih banyak terbantu oleh pengusaha daripada partai sendiri.

"Nah inilah yang menyebabkan kemudian partainya merasa ya kalau kita secara frontal ya, karena kita kan tahu di partai mana banyak pengusaha dan pemimpin partai mana Berasal dari alumni partai mana, gitu. Itu musuh bebuyutannya PDIP," tutur Fahri Hamzah, Kamis, 14 April 2022.

Oleh karena itu, mantan pimpinan DPR tersebut mengatakan PDIP merasa 'sensi' melihat kadernya lebih berpihak ke sisi lain.

"Jadi PDIP juga sensi juga ngelihat kok kader kita ini kan tiba-tiba ke sebelah sana lebih banyak, karena bekerja dengan pengusaha tadi," kata Fahri Hamzah.

"Lalu dilihat oleh orang, bukan kita yang ngomong ya, tapi dilihat secara oleh orang agak secara kasar itu memotongnya sekarang ini," ucapnya menambahkan.

Akan tetapi, Fahri Hamzah mengatakan apa yang dialami PDIP saat ini adalah konsekuensi dari masa lalu.

"Tapi itu adalah konsekuensi dari masa lalu, tidak ada yang tiba hari ini tanpa penjelasan dari masa lalu," ucapnya.

"Ini semua adalah akibat dari kita enggak mengatur sistemnya secara baik, termasuk juga mengatur soal koalisi dan sebagainya, seolah-olah dalam presidensialisme ada koalisi," tutur Fahri Hamzah menambahkan.

Dia mengatakan bahwa begitu Jokowi jadi Presiden, PDIP seharusnya tidak boleh merasa bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah milik partainya.

Pasalnya, ada partai lain yang merasa lebih dekat dengan Jokowi, bahkan mengincarnya menjadi Ketua Umum (Ketum).

"Begitu Pak Jokowi jadi presiden, PDIP gak bisa merasa itu adalah presidennya karena ada partai lain yang merasa di partainya itu lebih dekat dengan Pak Jokowi," ujar Fahri Hamzah.

"Bahkan ada partai mengatakan 'kami enggak punya calon, selama Pak Jokowi jadi presiden maka kami nggak punya calon' katanya. Ada partai yang lebih dalam mungkin nawarkan kepada Jokowi jadi ketua umum," katanya menambahkan.

Nasib PDIP saat ini pun disebut sebagai akibat dari sistem yang rusak dalam pemerintahan Indonesia.

"Terus bagaimana nasib PDIP sebagai partai asal? ini adalah broken sistem karena dari awal nggak ada yang begitu, ini semua ilusi," ucap Fahri Hamzah.

"Dalam presidensialisme tidak ada yang namanya koalisi, kita tidak harus ngumpul seharusnya. Makanya harusnya masing-masing partai punya calon, itu yang saya usulkan, di putaran pertama semua yang merasa maju, sanggup, maju, nggak perlu ada threshold harusnya. Sehingga nanti nggak boleh ada yang mengatakan 'ini kader saya loh' kata partai," tuturnya menambahkan, dikutip dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Jumat, 15 April 2022.***