RiauBook - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengambil jalan tengah atas konflik di tubuh DPP PPP pasca putusan Mahkamah Agung.

Kemenkumham mencabut Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dikomandoi Mochammad Romahurmuziy. Di sisi lain kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dengan ketua umum Djan Fariz pun tidak berlaku.

Diketahui pada Muktamar Bandung terpilih Suryadharma Ali selaku ketua umum dengan didampingi sekretaris jenderal Romi. Namun Romi manafsirkan, pencabutan SK Muktamar Surabaya, maka dikembalikan ke hasil Muktamar Bandung.

Keputusan tersebut diserahkan Kemenkumham saat bertemu pengurus DPP PPP versi Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Bandung di Gedung Kemenkumham, Jakarta kemarin. Hadir dari kubu PPP Surabaya, Romi dan Arsul Sani. Dari pengurus PPP hasil Muktamar Bandung hadir Lukman Hakim Saifuddin selaku Wakil Ketua Umum dengan ketua DPP Rusli Efendi dan Soleh Amin.

Arsul Sani menyatakan, pengurus PPP representasi Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Bandung memang diundang Kemenkumham untuk menerima SK Pencabutan atas pengesehan perubahan susunan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya dan pemberlakuan susunan kepengursan hasill Muktamar Bandung. Representasi dari dua kepengurusan ini diundangan karena di dalam SK pencabutan yang diteken Menkumham pada 7 Januari 2016 terkandung dua hal.

"Di dalam SK itu yang pertama itu, tahun 2014 tanggal 28 oktober untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasi muktamarSurabayadan itu yang dicabut," kata Arsul di depan Gedung Kemenkumham, Jakarta, kemarin.

Kedua, dengan dicabutnya SK tertanggal 28 Oktober 2014 yang salah satunya menyatakan bahwa SK kepengurusan hasil muktamar bandung itu tidak berlaku kembali, maka susunan kepengurusan muktamar bandung menjadi berlaku kembali secara hukum. Menurut Arsul hal itu adalah penafsiran akuntratrio. "Saya kira itu," imbuhnya.

Romi menyatakan, setelah diterimanya SK 7 Januari kemarin maka seluruh personel yang ada dalam SK kepengurusan hasil Muktamar Bandung kembali menduduki posisinya. Dengan begitu Romi mengaku kembali menjadi Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Dengan demikian maka seluruh kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sudah tidak berlaku lagi. Termasuk juga produk-prodk hukum di bawahnya yang merupakan produk musayawarah daerah.

"(Jadi) DPP pusat kembali ke posisi sebelum Muktamar Surabaya diselenggelerakan dan DPD daerah kembali menjadi DPC dan tingkat ranting," tutur Romi.

Mantam Ketua Komisi IV DPR ini melanjutkan, kehadiran representasi dua kepengurusan kemarin sudah sejalan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Dalam Pasal 67 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lanjut Romi, tertuang bahwa kepada pihak-pihak yang SK-nya dicabut maka dihadirkan kembali. Romi kembali menegaskan dengan terbitnya SK tertanggal 7 Januari ini maka pengurusan PPP berlaku sesuai dengan sebelum adanya Muktamar Surabaya maupun Jakarta. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau