Riau Book -Politisi Partai Demokrat Khotibul Umam Wiranumenilai Presiden Joko Widodo kurang memiliki kepercayaan diri saat mengomentari haknya terkait evaluasi dan perombakan anggota kabinet.

Menurut Umam, meski pergantian anggota kabinet adalah hak prerogatif Presiden, penilaian kinerja menteri dapat dilakukan siapapun, terutama masyarakat secara umum.

"Jokowi kelihatan minder ketika mengatakan, ' reshuffleadalah urusan saya (Presiden)'," ujar Umam, dalam diskusi publik di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1).

Menurut Umam, Presiden memang diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pembantunya dalam kabinet.

Meski demikian, Presiden tidak dapat melarang siapa pun untuk menilai sejauh mana kinerja kementerian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

Adapun, menurut Umam, penilaian terhadap kinerja menteri seharusnya didasarkan pada program prioritas Nawacita yang menjadi target pemerintah.

Penilaian untuk perombakan anggota kabinet sebaiknya tidak berdasarkan kepentingan politik elit pemerintahan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, hanya presiden yang dapat menilai kinerja semua menteri.

Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, yang menilai dan membuka rapor kementerian/lembaga kepada publik.

"Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang, saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," kata Jokowi di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1).

Meski demikian, Jokowi menolak menjawab ketika ditanya kemungkinan menegur Yuddy karena mempublikasikan penilaian menteri.

Jokowi juga menolak menjawab ketika ditanya, apakah penilaian menteri versi Kemenpan-RB akan dijadikan bahan untuk melakukan perombakan kabinet. (kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau