RIAUBOOK.COM - Dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Riau untuk pendidikan 'hilang' alias tidak masuk dalam APBD Perubahan tahun ini, kalangan legislator mengklaim itu disebabkan tidak masuk dalam mata anggaran.

"Kalau kita mendukung penuh anggaran untuk dunia pendidikan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada RiauBook.com di Pekanbaru, Selasa (17/10/2017) sore.

Sebelumnya Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan 'hilangnya' dana bansos untuk pendidikan karena berbagai hal.

Termasuk, kata dia, yakni data yang diberi oleh biro kesejahteraan rakyat belum lengkap karena persoalan administrasi dan teknis.

Noviwaldy mengatakan, sebelumnya anggaran bansos untuk pendidikan dalam APBD murni 2017 telah dialokasi sebesar 9 persen.

Namun untuk APBD Perubahan, demikian Noviwaldy, kemungkinan pihak eksekutif tidak memasukkannya dalam mata anggaran.

"Bukan DPRD yang memangkas atau menghilangkan, saya sendiri malah setuju anggaran untuk pendidikan itu sebesar 20 persen, sesuai dengan amanat undang-undang dan aturan yang berlaku," katanya lagi. (RB/fzr)