RIAUBOOK.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan saat ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memahami aturan terkait Pilkada.

Ini disampaikannya ketika memimpin rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Riau terkait evaluasi dan persiapan Pilkada serentak 2018 di Kantor Gubernur Riau, Jumat (29/9/2017).

Menurutnya banyak PNS yang tidak paham bahwa mereka dilarang untuk terlibat langsung dalam politik praktis.

"Harus ada antisipasi, kalau bisa jelang Pilkada serentak ada yang dilakukan, misalnya membuat forum atau sosialisasi kepada PNS, karena banyak ditemukan PNS tidak paham," kata politisi PKB itu.

Sebagai contoh, lanjut dia, PNS tidak boleh mengenakan pakaian dinas bila menghadiri kampanye suatu parpol.

Menyikapi hal tersebut, dirinya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan antisipasi akan hal ini, karena dengan peraturan yang ada sekarang, Bawaslu adalah sentra penegakan hukum terpadu dalam Pilkada maupun Pemilu.

Hadir dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI yaitu Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Ketua KPU Riau Nuramin, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Kepolisian dan TNI serta instansi lain yang terlibat Pilkada. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau