RIAUBOOK.COM - Orang yang meminta mahar Rp 10 miliar untuk memuluskan surat rekomendasi pencalonanan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jabar telah dilaporkan ke Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkat Idrus Marham.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya mahar tersebut beberapa waktu lalu.

"Waktu itu saya langsung via telepon ke Pak Sekjen dan menyebutkan siapa orangnya yang minta Rp 10 miliar. Jadi Pak Sekjen sebetulnya sudah tahu siapa orangnya," kata Dedi kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/9/2017), dilansir RiauBook.com dari kompas.

Namun, saat ditanya wartawan nama orang yang mengaku kenal dengan ketua umum atau pengurus di DPP Partai Golkar tersebut, Dedi enggan menyebutkannya secara langsung. Dirinya hanya siap jika dipanggil DPP untuk dimintai klarifikasi secara langsung terkait permasalahan tersebut.

"Tapi kalau saya diminta diklarifikasi oleh DPP pusat saya siap untuk menjelaskan secara langsung. Kalau disebutkan namanya di media kurang bagus. Saya tak pernah menyebut pengurus DPP ya, tapi orang yang mengaku kenal dengan pimpinan di DPP," ungkap dia.

Sejatinya, kata Dedi, permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengurus DPP. Mereka pun sudah memahaminya. Ia pun siap memberikan penjelasan jika masalah itu dibawa ke pembahasan dewan pembina.

"Saya lakukan ini sebagai langkah organisasi supaya dipercaya masyarakat. Langkah otokritik ini untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di tengah terpuruknya elektabilitas Golkar, tapi di Jabar malah mengalami peningkatan sesuai lembaga survei," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Dedi Mulyadi mengaku diminta seseorang yang dekat dengan DPP Golkar Rp 10 miliar untuk surat rekomendasi pencalonan gubernur Jabar. Permintaan itu disampaikan melalui sambungan telepon.

Pengakuan Dedi itu disampaikan saat ia berorasi di depan ratusan kader Golkar dari seluruh daerah di Jawa Barat yang berunjuk rasa mengecam terbitnya surat bodong DPP Partai Golkar untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

"Kita menapaki proses konsolidasi politik. Rapat di DPP kita ikuti. Dari pertama sampai diputuskan (rekomendasi) 1 Agustus 2017, habis itu hilang. Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon. 'Pak Dedi siap kan? Kalau enggak tidak akan keluar rekomendasinya'," kata Dedi menirukan ucapan si penelepon, Selasa sore.

Menurut Dedi, kata "siap" dimaksud adalah menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

Informasi tentang adanya mahar yang begitu mahal dari sejumlah parpol sebenarnya telah terungkap sejak lama. Untuk Golkar, sebagai partai elite, mahar sempat dihembuskan sebagai suatu kewajiban.

Untuk Riau, sebelumnya juga sempat terjadi tarik ulur penetapan SK bakal calon gubernur, bahka terundur dua kali.

Sempat dihembuskan haluan partai tersebut mengarah pada Bupati Pelalawan HM Harris mengingat elektabilitas tokoh tersebut yang cenderung meningkat.

Namun pada akhirnya SK jatuh kepada incumbent Arsyadjuliandi Rachman tapi masih dengan syarat.

Andi Rachman diminta untuk mencari wakil yang pas untuk menutupi kekurangan yang dia miliki. Sebelumnya sejumlah lembaga survei meletakkan nama Andi pada posisi 3 dan 4 sebagai bakal calon Gubernur Riau yang paling diinginkan masyarakat.

Posisi Andi masih di bawa sejumlah kader Golkar lainnya seperti HM Harris dan Syamsuar, bahkan di bawah Tokoh PKB Lukman Edy.(RB/kpc)