RIAUBOOK.COM - Sebelumnya dikabarkan ada empat pejabat Riau hadir saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar Riau di Rokan Hulu (Rohul), pekan lalu.

Terkait hal itu, fungsionaris Partai Golkar Aprizon mengatakan, kehadiran empat pejabat tersebut karena undangan partai, untuk mensinkronkan program kerja partai berlambang pohon beringin tersebut yang sedang menggelar rapat kerja, dengan Pemerintah Provinsi Riau.

"Mereka diundang, kemudian dalam Rakerda di Rohul itu juga agar kita di partai bisa sejalan. Jadi tidak ada unsur politik apalagi mengintervensi. Wajar saya kira kami di partai juga meminta pandangan," kata Afrizon yang juga perna menjabat sebagai Plt Ketu Golkar Indragir Hilir, Rabu (27/9/17).

Lebih lanjut, fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau ini menghimbau kepada semua pihak untuk mengedepankan kesantunan politik. Karena masyarakat hari ini memerlukan tindakan nyata dan jelas.

"Mari kita kedepankan program dan gagasan untuk membangun Provinsi Riau yang sama-sama kita cintai ini. Karena maasyarakat membutuhkan itu," ungkap Aprizon.

Karena itu, sinergistas antara pihak sangat diperlukan. Rakerda Partai Golkar beberapa waktu lalu d Roka Hulu tidak mungkin menyusun program asal-asalan.

"Karena itu program tersebut tentu saja patut disejalankan dengan program Pemerintah Provinsi Riau. Karena kerjasama yang baik Partai Politik melalui fraksi di DPRD dengan pemerintah daerah sangat diperlukan," ungkap Aprizon lagi.

Partai Golkar Riau papar Aprizon lagi, akan terus bekerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau. Partai yang identik denga warna kuning itu meyakini masih banyak yang harus dilakukan melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintah saa ini.

Partai Golkar Provinsi Riau meyakini, proses pembangunan yang sudah dilakukan saat ini layak untuk dilanjutkan. Sebab itu, Partai Golkar sepakat kembali mengusung Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman untuk kembali melanjutkan kepemimpinan di provinsi ini.

"Apa jadinya kalau partai politik atau pemerintah daerah tidak sejalan dalam melakukan proses pembangunan. Kembali yang akan dirugikan adalah masyarakat luas," kata Aprizon lagi. (RB/MC)