Riau Book - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia. Dalam waktu dekat, organisasi yang diklaim telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang ini akan melaksanakan Kongres ke 29 di Pekanbaru, Riau.

Namun belakangan, mencuat berbagai kecaman dari banyak pihak setelah ketahuan Pemerintah Provinsi Riau ternyata mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp3 miliar untuk kegiatan yang rencanannya akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Inilah 3 kesalahan pemerintah yang dianggap telah menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan organisasi yang selama ini dikenal sebagai "lambang" perjuangan rakyat dan mahasisiwa tersebut;

Alokasi dana fantastis dari bantuan sosial yang dikucurkan untuk Kongres HMI itu dilaporkan lebih besar dibanding anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 yang hanya Rp 1,4 miliar. Seperti ingin bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat Riau yang baru saja menderita akibat bencana asap.

Menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, pengucuran anggaran tersebut sangat gila karena hanya untuk kegiatan sebuah organisasi mahasiswa, Pemprov Riau sangggup mengalokasikan anggaran yang fantastis.

Belum lama ini, lanjut dia, Riau selama berbulan-bulan dihantam bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun HMI justru seperti merayakannya dengan melaksanakan Kongres yang menyedot anggaran rakyat hingga Rp3 miliar.

Menurut Usman, Kongres HMI di Riau tidak ada substansinya dengan kepentingan masyarakat setempat. Dia justru khawatir dana senilai Rp 3 miliar itu nanti hanya menjadi lahan bancakan bagi mahasiswa beserta para wakil rakyat yang kebanyakan alumnus organisasi tersebut. "Apa bisa mahasiswa mempertanggungjawabkan uang rakyat miliaran rupiah itu dengan benar?" katanya lagi.

Menurut Usman, pengucuran uang rakyat sebesar Rp 3 miliar hanya untuk penyelenggaraan sebuah kongres organisasi kemahasiswaan adalah hal yang mencurigakan.

Apalagi kata dia, dana sebesar itu diberikan di tengah minimnya alokasi dana bagi pelayanan masyarakat. Masyarakat Riau hingga kini masih menjerit akibat pelayanan umum masih sangat kurang baik, baik dari infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

Menurut dia, akan jauh lebih baik jika dana itu dialokasikan untuk perbaikan sekolah, kesehatan warga, atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Di tengah kabar tentang penghamburan uang rakyat untuk kepentingan seremonial itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman malah terkesan menganggap enteng dan tak mau tahu.

Ia bahkan mengaku tidak mempersoalkan kucuran dana Rp3 miliar dari APBD Riau untuk Kongres HMI. Hal itu karena menurut dia pemberian dana fantastis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap generasi muda dalam proses pembelajaran di tingkat nasional.

"Kami melihat acara ini sebagai proses pembelajaran bagi pemuda Riau di tingkat nasional," kata dia yang dibantah langsung oleh tokoh pemuda Riau menganggap hal itu justru akan memberikan pembelajaran buruk bagi organisasi mahasiswa mendatang. "Seperti mengajarkan mahasiswa untuk menetek di APBD". (RB/net)