RIAUBOOK.COM - Pembayaran gaji Guru Bantu Provinsi Riau hingga saat ini masih sering terlambat, bahkan hak guru tersebut juga dipotong.

Dikatakan ketua Forum Silaturahmi Guru Bantu Provinsi Riau, Erwin Brusli, dirinya sangat miris melihat tidak adanya perhatian pemerintah Provinsi Riau yang lebih terhadap tenaga pendidik yang tercatat sebagai guru bantu provinsi Riau.

"Pembayaran gaji tenaga Guru Bantu Provinsi Riau tidak pernah tepat waktu, yang kita sesalkan adanya pemotongan dari uang yang diterima yang tidak ada kejelasan," kata Erwin Brusli, Jumat (12/5/2017).

Erwin menyebutkan, pemotongan gaji guru bantu baru terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 180 ribu setiap orang, dimana guru bantu provinsi Riau tercatat berjumlah ribuan orang yang mengajar mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dengan tidak adanya konfirmasi terkait pemotongan gaji tersebut, sehingga pihaknya curiga dan menduga terjadinya pemanfaatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Tidak ada konfirmasi dan sosialisasi tahun ini terjadi pemotongan sebesar Rp 180 ribu, kita curiga hal ini dimanfaatkan oleh oknum atau memang menjadi kebijakan pemerintah provinsi," katanya kembali.

Tidak hanya sebatas itu, FSGBP Riau juga mempertanyakan biaya administrasi Rp20.000 yang dipotong dari pihak bank.

"Penambahan gaji guru SMA, SMK dan SLB sebesar Rp 200 ribu namun terjadi pemotongan sebesar Rp 20 ribu untuk biaya administrasi pihak bank, hal ini kita pertanyakan juga karna jumlah guru SMK, SMA dan SLB mencapai ribuan orang," katanya menegaskan.

Jika hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan dari keringat guru, maka FSGBP Riau mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki aliran dana pemotongan yang dilakukan.

Kembali ditambah Erwin, jika memang sudah menjadi kebijakan pemerintah provinsi dengan dalih rasionalisasi anggaran maka kebijakan tersebut dinilai keliru dan kurang tepat dan banyak hal yang tidak bermanfaat yang layak dipangkas, seperti kunker pejabat dan anggaran seremonial lainnya yang hanya menghabiskan dana APBD.

"Jangan mengorbankan hak guru yang harus menunggu berbulan-bulan baru dibayarkan, jika demikian artinya Gubernur Riau tidak peduli kepada kesejahteraan guru bantu," katanya mengutuk.

Ditengah kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, listrik mengalami kenaikan dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang juga sudah meroket, Erwin berharap pemerintah justru menaikkan gaji guru bantu sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup dan hidup layak.(RB/Iwan).