Oleh Fazar Muhardi

TAKHTA Gubernur Riau kembali akan menjadi perebutan bagi elite di daerah ini, berbagai kalangan mulai dari pengusaha, politisi, tokoh masyarakat dan lainnya melirik "perahu-perahu" untuk berlayar mencapai mahkota.

Sejumlah nama mulai muncul atau dimunculkan untuk bersaing merebut kekuasaan di Bumi Melayu. Seperti Lukman Edy, mantan menteri yang saat ini menjadi wakil rakyat di Senayan.

Lukman Edy

Lukman Edy sebelumnya pada 2013 telah ambil bagian menjadi peserta calon Gubernur Riau berpasangan dengan sesepu perkumpulan warga Jawa di Riau, Suryadi Khusaini.

Namun pasangan itu akhirnya mengalami kekalahan telak dari pasangan Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman.

Nama Lukman Edy kembali dimunculkan untuk bertarung pada Pilgub 2018. Kepastian itu diungkap Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB, Abdul Kadir Karding di Pekanbaru, Jumat (7/4/2017).

Dia mengklaim, dalam survei yang dilakukan internal partai, Lukman Edy yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menduduki posisi bagian atas pada pencalonan gubernur. Ini, lanjutnya, merupakan modal awal kader PKB untuk bermain di Pilkada Riau mendatang.

Suryadi Khusaini

Selain Lukman Edy, sejumlah petarung legendaris lain yang juga mengalami kekalahan pada Pilgup lalu namun dimunculkan bakal maju kembali adalah Suryadi Khusaini.

Mantan wakil ketua DPRD Provinsi Riau, juga Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau ini bahkan pernah ikut Pilgub Riau tahun 2008 berpasangan dengan Chaidir, namun kalah telak.

Suryadi sebagai calon wakil gubernur sedangkan dr Chaidir sebagai Calon Gubernur Riau pada Pilgub Riau tahun 2008.

Suryadi tak menyerah, pada Pilgub 2013 dia juga maju berpasangan dengan Lukman Edy, namun kembali kalah telak.

Suryadi juga dikenal sebagai "Jokowi Riau", dia juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Jawa IKJR (Ikatan Keluarga Jawa Riau).

Pria yang dikenal ramah ini juga memiliki modal politik yang cukup kuat, barometernya 33 persen penduduk Provinsi Riau terdata sebagai keturunan Jawa.

Jon Erizal

Selain dua nama sejoli itu, juga ada nama Jon Erizal. Putra Riau yang kini menjabat sebagai Bendahara DPP Partai PAN ini disebut-sebut juga akan turut meramaikan perebutan makhkota Gubernur Riau.

Pada Pilgub Riau sebelumnya, Jon Erizal juga telah ambil bagian berpasangan dengan HR Mambang Mit, mantan Wakil Gubernur periode 2008-2013.

Namun pasangan ini gagal merebut simpatik masyarakat Riau, bahkan mengaklami kekalahan paling telak dibanding pasanganaa lainnya.

Arsyadjulandi Rachman

Kader Golkar satu ini digadang-gadangkan sebagai "nakhoda" perahu partai beringin untuk Pilgub Riau tahun depan.

Pria yang akrab disapa Andi Rachman ini memiliki power politik luar biasa setelah menetap sebagai Gubernur Riau menggantikan Annas Maamun yang kini meringkuk di bui akibat kasus korupsi.

Sepak terjang Andi Rachman di dunia politik tidak diragukan, namun hal itu didapat tidak dengan mudah dan melalui proses yang panjang.

Andi juga dikenal sebagai pengusaha sukses, jabatan penting yang pernah dipercayakan kepadanya adalah menjadi Ketua Hiswana Migas Riau, Ketua Hipmi Riau, dan Ketua Kadin Riau.

Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua Sekretaris Nasional Kerja Sama Eko Sub Regional dan Direktur Nasional IMT-GT Indonesia Business Council.

Sampai pada akhirnya Andi terpilih menjadi Wakil Ketua Kadin Indonesia pada tahun 2009. Tak heran jika KPU Riau pada Pilgub Riau sebelumnya menyatakan bahwa Andi merupakan Calon Wakil Gubernur Riau terkaya pada pemilihan 2014 lalu. Hal ini merupakan cerminan kesuksesan yang diraihnya selama ini.

Kiprah Politisi Senayan yang pernah duduk di Komisi VII DPR RI ini, membuatnya dipercaya juga memegang tampuk Wasekjen DPP Partai Golkar.

Lebih dari itu, Ia dipercaya menjadi Koordinator Wilayah Sumatera yang meliputi lima provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Ia ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/S.kep/2014, perihal penunjukan Wakil Gubernur Riau sebagai Plt Gubernur Riau.

Sebagai Plt Gubernur Riau, Andi Rachman memiliki kewenangan setara dengan gubernur. Ia boleh mengambil berbagai kebijakan strategis termasuk melakukan mutasi jabatan.

Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Andi pun berjanji agar proyek di lingkup Pemprov Riau berjalan sesuai aturan, dan itu dilakukan hingga setahun jelang habisnya masa jabatan sebagai gubernur definitif.

Berebut Perahu Golkar

Sebagai kader elite Partai Golkar, bukan berarti Andi Rachman bakal mudah mendapatkan perahu beringin itu menuju pertarungan memperebutkan Takhta Gubernur Riau tahun depan.

Melihat dari sejarah, partai berlambang pohon beringin ini memang pantas menjadi rebutan elite politik di daerah ini. Hal itu mengingat sudah empat periode di era demokrasi, Golkar selalu menang.

Sejumlah nama yang pernah diantarkan meraih mahkota Gubernur Riau adalah: Saleh Djasit (2008-2003), kemudian Rusli Zainal (2003-2013) dan terakhir adalah Annas Maamun.

Hal itu menjadi bukti, bahwa dinasti beringin telah mengakar di Bumi Melayu, kader-kader 'satu keluarga' partai tersebut bergantian untuk menduduki takhta jelang penabalan Datuk Seri Setia Amanah.

Bahkan mengakarnya Golkar di Riau dibuktikan dengan keberhasilan yang dominan di tiap kabupaten/kota dengan merebut kekuasaan daerah sebagai bupati.

Sejumlah nama kader Golkar yang menjabat sebagai kepala daerah yakni: Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Bupati Pelalawan M Harris, Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman/Sukiman, dan yang terakhir adalah Bupati Siak Syamsuar.

Perebutan perahu Partai Golkar dikabarkan datang dari sejumlah nama kader terbaik yang telah menduduki jabatan sebagai kepala daerah itu.

Sejumlah nama yang muncul bersaing dengan Andi Rachman untuk mengambil simpatik para petinggi DPP Golkar antara lain: Syamsuar, M Harris, Yopi Arianto, Irwan Nasir dan HM Wardan.

Banyak kepala daerah yang turun gunung untuk maju di Pilgub Riau tahun depan disebabkan kekuatan partai yang memang terbukti.

Ditambah lagi ketentuan yang menguntungkan bagi bupati, wali kota - cukup mengajukan cuti tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4.

Kekuatan partai beringin yang telah mengakar di Riau memang menjadi jaminan untuk merebut Takhta Gubernur Riau. Namun, perebutan perahu yang maruk diprediksi akan mengacaukan arah dan dapat merusak mesin politik partai tersebut.

Jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin, takhta jatuh ke tangan elite politik di luar dinasti, atau malah mengarah ke kader yang terbuang. Lihat saja!

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau