RIAU dibangun dengan image "negeri minyak". Karena tak hanya "emas hitam" di perut buminya yang sejak 1980an sumbangkan 80 persen devisa untuk Negara (hingga saat ini minyak bumi Riau hasilkan 40 persen dari total produksi negara). "Emas hijau" nya yang berada dipermukaan bumipun sumbangkan devisa Negara terbesar pertama di Indonesia. Di tahun 2016 saja, 7 juta ton lebih sawit dihasilkan di provinsi yg punya kebun sawit 2, 4 juta hektar ini. (Terluas di Indonesia).

Tapi menjadi pertanyaan, apakah hamparan kekayaan yang melimpah-ruah ini telah berhasil menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Riau?

Jawabannya sangat pasti: belum!

Buktinya, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau saat ini nomor lima terbesar di Indonesia dan nomor satu di Pulau Sumatera, yakni berkontribusi 5,32 persen (total Sumatera hanya 22,23 persen) terhadap PDB Indonesia, tapi pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas hanya 2,87 persen, dengan migas hanya 1,11 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat. Kemiskinan masih di angka 7,67 persen (meski nasional lebih tinggi, 10,7 persen). Pengangguran terbuka juga tidak sedikit, yakni di angka 7,43 persen.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang kontradiktif. Kekayaan yang begitu besar, tapi belum membawa kesejahteraan yang seharusnya berdampak baik bagi masyarakat.

Bagaimana mungkin kekayaan yang luar biasa itu bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat Riau, bila ternyata hasil minyak yang melimpah-ruah itu hanya sedikit yang tinggal di Riau dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Hal serupa juga terjadi dengan sawit. Bea keluar CPO yang mencapai angka Rp13 triliun per tahun itu bahkan tidak sepersen pun masuk ke PAD Provinsi Riau. Semua menjadi pemasukan Pemerintah Pusat. Apalagi, mayoritas pemilik sawit (owner) bukanlah pribumi (masyarakat Riau). Tentu saja, uang yang mereka peroleh dari hasil perkebunan sawit mereka bawa keluar Riau. Uang itu tidak berputar di Riau, sehingga pada akhirnya pun hampir tidak memberikan efek apa-apa bagi perkembangan ekonomi Riau.

Justru dalam belasan tahun terakhir, masyarakat Riau hanya ketiban sialnya, ditimpa bencana asap yang menyesakkan, yang antara lain disumbangkan oleh oknum-oknum pengusaha sawit.

Kondisi seperti inilah, yang pada akhirnya "memaksa" Pemerintah Provinsi Riau untuk memutar otak, mencari solusi lain demi untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Riau.

Solusi itu antara lain adalah dengan menggesa pembangunan sektor pariwisata. Tidak tanggung-tanggung, pemprov gerakkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk bersinergi, bahu-membahu membangun dunia pariwisata Riau.

Benar sekali saya rasa, sektor pariwisata tidak hanya menjadi beban dipundak Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan (karena komitmen Riau menjadikan wisata berbasis budaya sesuai Visi riau 2020), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (karena banyak areal hutan yang akan disulap menjadi kawasan eko wisata), Dinas Pekerjaan Umum untuk menggesa pembangunan infrastruktur ke areal destinasi, Dinas Pendidikan (karena masyarakat harus di didik agar sadar wisata), Dinas Kominfo untuk mensosialisasikan destinasi-destinasi wisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas ESDM dan beberapa OPD lainnya.

Pembangunan sektor ini akan membuat uang hanya akan berputar di Riau, yang otomatis akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Poin pentingnya disini, ketika kita mendiskusikan tentang Riau kedepan. Terutama tentang image baru dari negeri kaya minyak ini dalam kontestasi suksesi kepemimpinan daerah di Riau khususnya Pilgubri tahun 2018.

Upaya-upaya untuk membangun sektor pariwisata ini butuh tangan dingin pemimpin sebagai manajer pembangunannya. Manajer yang menjiwai "jiwa dagang", agar kalkulasi antara modal dan prediksi keuntungan dagang sektor ini menguntungkan Riau dan rakyatnya. Jiwa dagang ini tak bisa hanya sepintas tahu tentang teorinya, tapi juga praktik dari pengalamannya. Maka pemimpin Riau kedepan harus berjiwa enterpreneur dan bagusnya lagi adalah seorang praktisinya. Dengan ini, maka pemimpin Riau harus menjadikan kekayaan alam ini hanya modal awal untuk dagang, sedangkan dagangannya adalah sektor pariwisata.

Dan dari itu, saya lihat sosok Gubri saat ini yang akrab dengan sebutan Bang Andi Rachman adalah figur tepat untuk melanjutkan pembangunan Riau kita sebagaimana yang telah diterabasnya saat ini. Beliau berlatarbelakang pengusaha sukses dan pernah menjadi Anggota DPR baik di provinsi maupun dipusat. Sebuah pengalaman yang lengkap tentang dagang dan pembuatan aturan-aturanya.

Tentu disamping itu, pembangunan sistem dan perapian pelayanan publik menjadi hal penting untuk menyokong ide besar dagang pariwisata Riau. Pelayanan yang lambat, awut-awutan, unpredictable, apalagi di stempel "korup" di wajah Riau harus dihapus perlahan. Karena berdampak negatif dalam frame wisatawan.

Struktur birokrasi Riau harus dibenahi. Dan tak bisa pembenahan itu dilakukan dari luar sahaja, misal dengan penegakan hukum melalui KPK dan "ancaman-ancaman pidananya", karena efeknya hanya akan kuratif dan sesaat.

Perbaikan dari "dalam" birokrasi itu akan lebih efektif untuk perbaikan wajah birokrasi Riau. Karena melalui perbaikan sistem, kemudian mnjadi "budaya kerja" yang membudaya di birokrasi. Ikhtiar ini menjadi usaha prefentif yang saya rasa tepat. Maka figur pendamping ideal untuk wagubnya pula adalah seorang birokrat ulung yang faham betul keadaan birokrasi Riau saat ini. Menjiwai sekaligus merasakan keadaan birokrasi, artinya memang harus dari birokrat yang ada.

Dan saya lihat figur asisten 1, Pak Ahmad Syah Harrofie atau sering disapa Ongah Ahmad Syah dengan rentetan pengalaman panjang di dunia birokrasi saya yakin akan mampu melengkapi dan saling menguatkan Bang Andi Rachman untuk pembangunan Riau kedepan, terutama penataan sektor pariwisata. Rekam jejak Ongah, mulai dari camat, menjadi Pj Bupati, delapan kali di eselon 2, dan pernah jadi anggota DPRD Riau adalah modal kuat yang dimiliki untuk perbaikan sistem birokrasi kita.

Penulis adalah Suyeni: mantan Menteri Sosial dan Politik Bem Unri. Sekarang ini aktif di Rumah Kaum Pergerakan (RKP).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau