Riau Book - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, melalui Bagian Administrasi Wilayah (Adwil), tahun 2017 memprioritaskan penyelesaian batas wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Rambah.

Pemerintah daerah sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp600 juta di APBD Murni Rohul 2017 untuk menyelesaikan tapal batas di Ibu Kota Kabupaten Rohul.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bagian Administrasi Wilayah (Adwil), Muhamad Zaki, Rabu (9/2/2017) di ruang kerjanya.

Menurutnya, penyelesaian tapal batas ini sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2016 lalu, namun karena terjadinya devisit anggaran, maka kegiatan tersebut terpaksa di tunda pelaksanaanya.

Diakuinya, dijadikanya Kecamatan Rambah sebagai prioritas utama penyelesaian tapal batas ini mengingat status Kecamatan Rambah sebagai ibu kota kabupaten.

Saat ini saja, lanjut kata dia, dari 13 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Rambah, sebagian besar batas wilayahnya masih bersifat batas segmen daerah.

Artinya, kata dia, batas wilayah desa tersebut masih antara satu desa dan desa lain, atau belum bersifat menyatu (polygon).

"Selain itu, beberapa batas desa di Kecamatan Rambah, belum memiliki koordinat yang jelas, serta belum diterbitkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati," kata Zaki.

Lebih lanjut dia terangkan, dalam penuntasan tapal batas wilayah di Rambah ini, pemerintah nantinya akan memaksimalkan peran dari pemerintah kecamatan, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Hal ini menurut dia, bertujuan agar batas wilayah yang dibuat disepakati semua pihak, sehingga menghindari terjadinya maslah di kemudian hari.

Karena, katanya, dari beberapa pengalaman, kendala yang sering dihadapi dalam penentuan tapal batas wilayah adalah adanya ketidaksepakatan antar desa terkait adanya objek yang berpotensi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa, yang berada di perbatasan antara satu desa dengan desa lainya.

Untuk itu, katanya, peran camat sangat dibutuhkan sebagai fasilitasi dalam memecahkan persolan tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan.

"Dari hasil kesepakatan antar desa, tapal batas ini nantinya akan ditetapkan batas wilayah, koordinat wilayah, serta peta wilayah yang dilengkapi dengan koordinat," ujar Zaki.

Selain itu, katanya lagi, kendala yang masih umum terjadi, yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap penyelesaian tapal batas ini.

Umumnya, lanjut dia, masyarakat masih beranggapan penetapan tapal batas mempengaruhi legalitas lahan mereka.

"Padahal penetapan batas wilayah itu kan hanya bersifat admintrsasi pemerintahan, sementara hak atas tanah itukan ada dokumen legalitas dan riwayatnnya, jadi masyarakat tak perlu kuwatir, jika pun nanti lahan mereka setelah penetapan tapal batas ini masuk ke desa lain misalnya hak atas lahan itu tidak akan berubah," kata dia.

Selain Kecamatan Rambah yang menjadi prioritas penyelsaian tapal batas desa dan kelurahan tahun ini, kata dia, Bagian Administrasi Wilayah Setda Rohul juga tengah mengupayakan anggaran bantuan keungan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Riau untuk penyelesaian tapal batas Kecamatan Rambah Hilir.

"Kami harapkan usulan ini diakomodir sehingga tahun ini bisa dilaksanakan penyelesaian tapal batas desa di Kecamatan Rambah dan Rambah Hilir," kata mantan Camat Kabun itu. (RB/Agus)