Riau Book - Sengkarut rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Riau nampaknya bakal menemukan titik terang.

Pasalnya Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTRW, DPRD Riau akan menggandeng empat kementerian terkait beserta KPK guna membahas Ranperda tersebut.

Empat kementerian terkait tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Ombudsman RI dan KPK.

Langkah ini diambil agar kebijkan yang diambil tidak menyalahi aturan dan berpihak pada kepentingan daerah atau masyarakat.

"Kita mengundang nanti pihak Kementerian terkait dan KPK dalam penyempurnaan Raperda RTRW ini. Apalagi dalam penentuan holding zone, jangan salah nanti seperti sebelumnya ada laporan termasuk perkebunan masyarakat teryata setelah dicek ke lapangan ternyata kebun milik perusahaan. Tentu seperti ini kita tidak mau di-holding zone," jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Lebih jauh disampikan oleh Politisi PAN ini, pertemuan akan dilakukan di Kota Pekanbaru pada bulan Februari 2017 ini. "Pada bulan Februari ini, mudah-mudahan terlaksana dan mendapatkan kesepakatan bersama dalam kebijakan pembuatan Perda RTRW," jelasnya lagi tanpa menyebutkan tangaberapa pertemuan yag dimaksud. (RB/MCR)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau