Riaubook - Terkait dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo soal praktek jual beli jabatan dilingkungan Aparat Sipil Negara atau PNS dapat untuk dapat dihilangkan dan diberantas tuntas.

Hal ini langsung ditanggapi Bupati Pelalawan HM Harris‎, yang memastikan untuk Kabupaten Pelalawan tidak ada transaksi jual beli jabatan dalam penyusunan serta penempatan pejabat di setiap SOTK yang baru disusun.

"Hal ini saya pastikan tidak ada di Kabupaten Pelalawan. Bila memang ada oknum-oknum yang melakukan mohon informasikan, saya akan copot jabatan yang lagi diembannya. Saya tidak akan pernah main-main dalam hal.ini," kata Bupati HM Harris, Senin (23/01/2017) saat meninjau landasan Helipad di kawasan teknopolitan, Kecamatan Langgam.

Lanjutnya lagi, baik yang memberi maupun yang menerima harus diproses secara hukum, karena hal ini jelas-jelas tidak mencerminkan kwalitas dan kwantitas pejabat.

"Kabupaten Pelalawan membutuhkan pejabat yang berintregritas dan mampu bekerja sesuai program. Kita tidak mau ada pejabat yang asal bapak senang. Semua harus melalui prosedur," katanya dengan semangat.

Terkait pengisian pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan semua melalui prosedur mulai dari Baperjakat hingga assesment yang saat ini lagu berjalan.

"Jadi semua akan disesuaikan dengan kemampuan serta skill yang bersangkutan dengan menempatkan sesorang pada ilmu yang dikuasai.‎ Tidak itu saja mereka harus memiliki inovasi dan terobosan-terobosan untuk pembangunan kedepannya," kata Bupati mengakhiri. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau