Riaubook - Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) pada tahun 2016 ini masih menyisakan masalah terhadap para pemdamping Desa. Soalnya yang seharusnya mereka digaji 12 bulan ternyata hanya menerima 10 bulan gaji. Sedangkan, untuk pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan koordinator wilayah, dibayarkan selama 12 bulan atau setahun.

"Gaji kami hanya dibayarkan 10 bulan sebagai pemdampin desa, padahal beban kerja kami untuk satu tahun, sedangkan untuk pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan koordinator wilayah, dibayarkan selama 12 bulan atau setahun," keluh salah seorang pendamping desa yang enggan disebutkan namanya di media ini, Selasa (24/01/2017) di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan saat memastikan keikutsertaannya kembali menjadi pendamping desa untuk tahun 2017 ini.

Kembali disebutkannya bahwa, beban kerja sesungguhnya berada di pundak pendamping desa, karena bila terjadi kekeliruan atau kesalahan, pendamping desa yang akan bertanggung jawab, sedangkan para pendamping Kabupaten, Kecamatan dan Korwil, mereka tahunya selesai.

"Mereka tahunya beres tapi kita yang dibebani pekerjaan, sedangkan gaji mereka penuh," katanya dengan wajah memelas.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan Zamur Das saat dikonfirmasi terkait kekurangan gaji pendamping desa yang hanya dibayarkan 10 bulan menyebutkan, gaji tenaga pendamping desa tetap digaji 12 bulan atau setahun penuh dengan rumus hitungan yang sudah berlaku.

"Mereka sebenarnya tidak digaji perbulan namun dikontrak selama setahun, hanya dana tersebut kita sesuaikan dengan anggaran dengan memakai aturan dan rumus penggajian," kata Zamur Das.

Terkait rumor yang beredar di kalangan pemdamping desa bahwa gaji kekurangan 2 bulan akan dibayarkan tahun 2017 ini, Zamur Das kembali menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan.

"Tidak ada dasar hukumnya anggaran tahun 2016 akan dibayarkan tahun 2917. Jadi jangan percaya berita yang tidak benar" kata Dia lagi.

Diakhir percakapannya, Zamur Das tetap optimis bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi tidak ada pengecualian antara mereka maupun terhadap.pendamping Kecamatan, Kabupaten dan kordinator Wilayah," tutup Zamur Das. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau