RiauBook - Meski ia yakin kasus hukun yang disangkakan kepada dirinya mengada-ada, Bambang Widjojanto memutuskan mundur sementara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, langkahnya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin dalam proses penegakan hukum.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK itu dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin siang (26/1/2015). "Hal ini adalah moral hukum walau saya yakin kasus ini diada-adakan, tapi saya serahkan kepada ketentuan hukum mengatur itu," ujarnya.

Keputusan Bambang untuk mundur sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi, "Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya".

Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu melalui Keputusan Presiden (Keppres). Sampai kemarin, Keppres itu belum dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Alasan lain Bambang untuk mengundurkan diri adalah memberi contoh bahwa seorang pejabat negara yang tengah terlibat dalam masalah hukum memang sudah seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.

"Saya harus tunjukkan, seorang tersangka itu kalau secara etik dan moral harus mengundurkan diri. Namun, saya menyerahkan semuanya kepada pimpinan KPK untuk kemudian melanjutkannya ke Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri atas tuduhan menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, ia ditangkap penyidik Bareskrim Polri usai mengantar anaknya sekolah di Depok, Jawa Barat, Jumat pagi pekan lalu. (shs)