Riau Book - Panitia pengawas pilkada harus menggunakan feeling, investigasi, inteligensi yang kuat dan menjadikan progresif untuk menindak lanjuti setiap tahapan pilkada demi terwujudnya keadilan sehingga pilkada berjalan dengan damai.

Demikian yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. H.M Lukman Edy, M.Si dihadapan peserta acara sosialisasi yang diprakarsai oleh panwas Kabupaten Kampar di aula Politeknik Kampar Jalan lingkar Bangkinang, Kamis (10/11/2016).

Acara yang mengusung tema sosialisasi tatap muka Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau, Panwas Kampar kepada stakehoder dan masyarakat serta deklarasi siap menang siap kalah dan tolak politik uang dihadiri oleh pimpiman bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, Bupati Kampar Jefry noer, Bawaslu Provinsi Riau, panwas dan panwascam se-kampar.

"Kepada pengawas saya meminta agar pengawasan tidak dilakukan hanya tekstual saja, melainkan harus memiliki perasaan, penciuman yang tajam terhadap tindakan yang berpotensi pelanggaran pilkada," ujar Lulman Edy.

Ia meminta agar panwas dapat mencari keadilan substansi bukan tekstual terhadap penyelenggara pilkada. "Meskipun nyantol sedikit saja terhadap aturan jadikan itu temuan, toh nantikan tetap di proses," ucapnya lagi.

Lukman Edy meyakinkan peraturan pilkada ini menitik beratkan kepada anti terhadap politik uang karena ancamannya diskualifikasi pasangan calon. "Disamping anti terhadap politik uang kuat, maka hukum serta sanksinya juga kuat,"

Ia juga menjelaskan makna dari pilkada damai salah diartikan oleh masyarakat luas bahkan penyelenggara pilkada sekalipun. "Tidak ada konflik horizontal itu adalah pilkada damai, sementara kalau tercium keterlibatan ASN, TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya namun tidak ada temuan dan laporan artinya kita gagal dalam pilkada," tegasnya.

Anggota DPR RI asal Riau itu merincikan, Pastikan pilkada tanpa politik uang, pastikan tidak ada kampanye hitam dan pastikan tanpa terlibatan PNS, TNI, Polri karena Menteri Dalam Negeri sudah sepakat dengan kita PNS terlibat ancamannya di pecat," tegasnya.

Ia juga menegaskan kepada pemerintah kabupaten wajib untuk melakukan sosialisasi peraturan tentang pilkada ke masyarakat secara luas.(ww)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau