Riau Book - Saat ini di Provinsi Riau tercatat ada 5.555 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten dan Kota didorong untuk melakukan pemberdayaan terhadap KAT secara pro aktif.

"Ada beberapa Provinsi yang sudah dinyatakan tidak ada lagi calon KAT di wilayahnya, yaitu Pulau Jawa, Bali, Bandung dan Lampung. Kalau di Riau masih ada kemungkinan. Makanya kita semua harus lebih pro aktif dalam memberdayakan mereka," kata Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, T Martina Marwanti dalam Acara FGD Pemberdayaan Masyarakat KAT Hotel Premiere, Selasa (27/9/2016).

Kondisi ini pun menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, karena bagaimanapun juga Komunitas Adat Terpencil juga berhak untuk mendapatkan kesetaraan dan kesejahteraan.

Kondisi itu pun menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, karena KAT merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesetaraan dan kesejahteraan.

Untuk diketahui, jumlah 5.555 KK KAT tersebut tersebar di beberapa Kabupaten, yakni di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 1.200 KK, Bengkalis 1.264 KK, Siak 71 KK, Indragiri Hulu (Inhu) 1.069 KK, dan Indragiri Hilir (Inhil) 1.951 KK.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau mengatakan perlu sinergitas dalam pengembangan masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Riau.

"Perlu sinergitas dalam pengembangan masyarakat KAT, sehingga dapat dirumuskan apa yang akan dijadikan sebagai regulasi dalam menyusun program bagi masyarakat KAT ini," kata Asisten III Setdaprov Riau Bidang Administrasi Umum, Edy Kusdarwanto. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau