Riau Book - Sekretaris Daerah Provinsi Riau belum mengetahui secara pasti tingkat kepatuhan pejabat di Riau untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

"Saya belum masuk ke wilayah itu di Pemprov Riau," kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi di kantor Gubernur Riau, Senin (26/09/2016).

Namun yang pasti, katanya menambahkan, setiap pejabat tinggi pratama wajib melaporkan LHKPN kepada KPK.

Sementara dirinya sendiri telah beberapa kali melaporkan LHKPN. Bahkan semenjak dirinya menjabat eselon III pun dirinya sudah melaporkan LHKPN.

"Sudah tiga kali saya melaporkan LHKPN, dan sebagai Sekda saya juga harus melaporkannya (LHKPN-red) paling lambat tiga bulan, sekarang saya menyiapkan data-data untuk keempat kalinya," kata Ahmad Hijazi.

Untuk data-data pelaporan LHKPN pejabat tinggi pratama di Pemprov Riau, Ahmad Hijazi nantinya akan menanyakan hal tersebut kepada Inspektorat kemudian ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) untuk dilakukan evaluasi.

LHKPN merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian juga UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara nasional, dari data KPK, jumlah wajib LHKPN per 31 Mei 2016 sebanyak 281.979 orang. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 203.490 orang. Sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 42,22 persen.

Sementara dari Pemprov Riau data terakhir diperkirakan masih ada puluhan pejabat yang belum melaporkan LHKPN. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau