Riau Book - Dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke V masa persidangan II.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DR H.Mariyanto dan didampingi Ir.Syahruddin, dihadiri oleh Bupati, HM Wardan dan Unsur Forkopinda, serta diikuti 31 anggota DPRD dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, yang dilaksanakan di aula Gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (15/09/2016).

Bupati Inhil HM Wardan pada kesempatan itu dalam sambutannya menyebutkan Untuk kedepan diperlukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi peningkatan SDM Aparatur dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peningkatan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal serta mengacu pada Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah atas kerjasama Pimpinan dan Anggota Dewan bersama pihak Pemerintah Daerah, jadwal pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 ini telah kita laksanakan sehingga pada hari ini telah dapat diambil persetujuan bersama," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota Dewan yang telah melakukan pembahasan secara marathon dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, dan seterusnya akan ditetapkan dalam bentuk Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bupati Indragiri Hilir dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan Evaluasi.

"Dari hasil evaluasi akan ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015," kata Dia lagi.

Lebih jauh Wardan katakan dari pembahasan yang telah dilaksanakan, tentu masih ditemukan berbagai permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah guna perbaikan dimasa yang akan datang dan tentunya diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada secara bersama-sama antara legislatif dan eksekutif serta pihak-pihak terkait lainnya," sebutnya. (RB/Hab).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau