Riau Book - PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kini telah dipenghujung masa kontrak (KKKS), dan saat ini telah memulai pekerjaan untuk menjaga citra melalui pemulihan tanah terpapar minyak (TTM) di ratusan titik di Riau.

"Sayangnya, dalam proyek pencitraan itu malah akan membebani keuangan negara yang nilainya tidak sedikit," kata sumber berkompeten yang tak menginginkan disebut namanya, ditemui beberapa waktu lalu di Pekanbaru.

Sumber tersebut juga mengungkap, bahwa dalam menjalankan proyek bioremediasi tersebut, Chevron kerap melakukan percepatan dengan upaya-upaya yang terkesan 'melecehkan' perintah yang menjadi kewenangan negara.

Baca Juga: Dosa-dosa Kemerdekaan

"Saya sebagai orang Indonesia sangat menyayangkan hal ini, karena melecehkan negara samahalnya juga melecehkan anak bangsa," kata dia.

Dia mengungkap, bahwa upaya pemulihan tanah terpapar minyak (TTM) telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, ketika itu tahun 2006 hingga 2011, anggaran yang diajukan mencapai 9,9 juta dollar atau setara lebih Rp100 miliar.

Baca Juga: HMI Minta Chevron Bersihkan Dosa Tanpa Uang Negara

Namun pada perjalannya, proyek tersebut terhambat oleh kasus yang 'diseret' pihak Kejaksaan Agung. Saat itu sejumlah petinggi Chevron diadili karena diduga tindakan tersebut melanggar UU tentang Korupsi.

Beberapa di antaranya diputus bersalah hingga dihukum kurungan penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Bocor, Dokumen Rahasia Chevron Langgar Segudang Aturan Negara

Versi bahasa Inggris: Klik

Setelah melewati kasus tersebut, ternyata Chevron tetap melanjutkan proyek pemulihan TTM dengan tetap membebani keuangan negara lewat pengembalian atas biaya operasi atau dana talangan yang biasa dikenal "cost recovery".

Sumber memperkirakan proyek pemulihan TTM tersebut bakal 'menguras' keuangan negara hingga triliunan rupiah mengingat banyaknya titik TTM, bahkan diperkirakan mencapai lebih 5 juta meter kubik.

"Saya pesimis Chevron bakal mampu menyelesaikan proyek tersebut jelang 6 tahun masa kontrak yang tersisa," katanya.

Dia mengatakan, luas lahan TTM dihitung tidak lagi berdasarkan kontrak di 30 tahun terakhir, namun merunut sejak awal dilaksanakan operasi dan eksplorasi 90 tahun silam.

Hal itulah, demikian sumber, yang kemudian membuat 'pembengkakkan' biaya operasional pada bagi hasil di kontrak terakhir ini.

Kondisi itu menimbulkan dilema, ketika harga minyak dunia tengah berada di level terendah, berimbas pada pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil termasuk Riau.

Sumber menyebut, beban biaya opreasional yang tinggi itu menjadi salah satu penyebab tingginya nilai pemangkasan DBH bagi daerah penghasil, berujung pada perlambatan ekonomi dan pembangunan di daerah ini.

"Sebagai putra negeri, saya berharap pemerintah harus bertindak tegas dan jangan malah melemah karena tekanan asing yang selama ini telah banyak 'menguras' kekayaan alam negeri," katanya.

Sebelumnya, kabar ini juga telah menarik perhatian para aktivis mahasiswa di Riau. Mereka juga berencana membuat petisi dukungan penyelamatan keuangan negara dari 'dosa-dosa' Chevron.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dumai, Andi Roni Saputra sebelumnya mengatakan, pihaknya meminta kepada PT Cevron Pasifik Indonesia (CPI) segera membersihkan 'dosa-dosa' hasil aktivitas hulu minyak dan gas di Riau, mereka juga tidak ingin negara menanggung beban yang diperbuat perusahaan asing tersebut.

"Ini dosa mereka (red,PT CPI) kenapa harus negara dan rakyat Indonesia yang harus menanggungkan," kata Andi Roni, Rabu (10/8/2016).

Pihak Chevron yang dikonfirmasi berkaitan dengan informasi ini belum bersedia memberikan jawaban. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau