Riau Book - Bola panas usulan hak angket eskalasi utang Stadion Riau terus menggelinding. Pasalnya, saat pandangan umum fraksi, enam fraksi DPRD Riau menyetujui hak angket sementara satu fraksi lainnya tidak setuju.

Hal ini tergambar saat sidang paripurna DPRD Riau yang digelar kemarin. Enam Fraksi menyetjui pembetukanhak angket, satu menola dan satu lagi setuju kalau dibetuk hak interpelsi.

Rapat paripurna dipimpin leh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo. Pihak Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Sekdaprov, Ahmad Hijazzi, Forkopimda.

Enam Fraksi yang setuju dilanjutkan upaya hak angket adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra Sejahtera, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem Hanura. Sementara Fraksi yang menolak dalah Fraksi Partai Golkar. Fraksi PAN memilih lebih menggunakan hak interpelasi bukan hak angket.

Alasan Fraksi Golkar menolak seperti yang disampaikan oleh juru bicaranya, Masnur, kebijakan pembayaran merupakan kebijakan pemerintah, bukan Kepala Daerah. Jadi ini sama saja dengan menepuk air di dulang, karena DPRD Riau juga termasuk bagian dari pemerintahan. Dilakukan pembayaran juga berdasarkan surplus anggran, di manan Silpa tinggi, kalau tidak dibayarkan akan semakin tinggi.

"Ada keputusan BANI dan MA, juga telah melalui keputusan Pimpinan Dewan terlepas disampaikan ke Banggar atau tidak," sampainya dengan menyebutkan juga kalau ada dugaan pelanggaran etika laporkan saja ke BK atau aparat hukum jika ada pelanggaran hukum.

Bola panas usulan hak angket terus menggelinding. Pelan tapi pasti kemarin tahapannya memasuki pandangan fraksi di DPRD riau. Usulan hak angket awalnya disampaikan oleh 16 orang anggota DPRD Riau pada tanggal 4 Agustus 2016 lalu. Usulan muncul dipicu masuknya anggaran pembayaran utang eskalasi Stadion Riau di APBD-P 2015 sebesar Rp 200 miliar lebih. Sementara sebelumnya di Banggar disepakati tidak dilakukan pembayaran, tapi pembayaran disepakati di tahun 2016. Bahkan sampai pada pengesahan APBD 2015 DPRD Riau-pun tidak ada masuk nomenklatur pembayaran. Tapi Stelah diakukan Verifikasi ke Mendagri muncul anggaran pembayaran. (RB/MCR)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau