Riaubook - Program Bupati HM Harris untuk memajukan daerah Kabupaten Pelalawan, Riau, patut diaspresiasi. Namun sangat disayangkan keinginan itu ternoda dengan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dinakhodai Kepala Bagian Aset, Edy Surya.L

Hal ini terlihat dalam setiap keputusan ULP dalam memenangkan peserta lelang Pengadaan barang dan jasa, memakai aturan lelang yang terendah sampai 20 hingga 23 persen dari harga penawaran, sehingga diprediksi mutu fisik bangunan proyek jelas dibawah mutu dan tidak sesuai peraturan menteri (Permen) PU, nomor 29/PRT/M/2006, juga Permen PU, nomor, 06/PRT/M/2008, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor, 30 Tahun 2005.

"Hampir dipastikan seluruh lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan ULP, 20 hingga 25 persen dibawah harga pemerintah menang dalam tender dan ini jelas-jelas melanggar aturan," kata kormaida Siboro, Ketua LSM Penjara, kepada Riaubook.com di Kantornya, Senin, (08/08/2016) yang juga sekaligus didampingi Staff Organisasinya.

Dalan hal ini kita meragukan mutu pekerjaan, apalagi ada indikasi 2,5 hingga 10 persen buat pokja, sehingga pembiayaan dalam suatu proyek fisik tersebut hanya menggunakan 40 hingga 50 persen anggaran, karena keuntungan perusahaan minimal 20 persen baru bisa nutup biaya dan keuntungan.

"Ini sangat membahayakan dan merugikan negara, lagian ini sudah berlangsung lama terjadi di Pelalawan, sehingga banyak proyek yang ditinggal lari pemborong maupun yang asal-asalan," kata Kormaida Siboro mengakhiri. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau