RIAUBOOK.COM - Perkumpulan Elang, Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau pertengahan tahun lalu mendeklarasikan inisiatif Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future (GREEN) for Riau atau disingkat Green for Riau Inisiatif (G4RI) sebagai salah satu strategi untuk menjaga lingkungan dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Inisiatif ini diluncurkan pada 8 Mei 2025 di Pekanbaru, bahwa program ini merupakan wujud nyata keseriusan daerah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta berkualitas.

Meski Gubernur Riau (waktu itu) Abdul Wahid telah mencemari rencana ini dengan keberangkatan menggunakan uang hasil dugaan gratifikasi atau 'japrem', pihak Pemerintah Provinsi masih menegaskan bahwa program ini bukan hanya untuk kepentingan lingkungan namun juga untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang selama ini menjaga hutan dan lingkungan tetap lestari.

Besta Junandi, Direktur Perkumpulan Elang mengatakan, inisiatif Green for Riau merupakan program yang menjadi platform implementasi untuk memperkuat kesiapan REDD+ berbasis jurisdiksi di Provinsi Riau yang merupakan skema yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan insentif kepada negara-negara berkembang yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sederhananya, kata dia, Riau akan mendapatkan pendanaan iklim berbasis kinerja penurunan emisi melalui inisiatif Green for Riau.

Potensi penurunan emisi di Riau melalui inisiatif ini ditaksir mencapai 200 juta ton ekuivalen. Tentu saja, lanjut dia, ini adalah angka yang sangat besar dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi yang besar pula bagi Provinsi Riau.

"Untuk hal itu, Pemprov Riau dibantu UNEP dan FAO mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan," katanya.

Besta Junandi juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau agar menempatkan masyarakat sekitar hutan dan gambut sebagai penerima manfaat terbesar dalam insiatif ini.

Meski digadang-gadang sebagai pilar masa depan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Provinsi Riau yang menjanjikan nilai ekonomi yang fantastis melalui skema REDD+, menurut dia inisiatif ini berpotensi menjadi permainan elit birokrasi dan pemain carbon trade untuk keuntungan segelintir pihak.

"Kita tidak ingin inisiatif Green for Riau hanya menjadi karpet merah bagi para pemain carbon trade dan elit birokrasi. Manfaat nyata harus dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak," kata Besta.

Perkumpulan Elang juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat pendanaan iklim. Tanpa keberpihakan nyata pada masyarakat di tingkat tapak, program ini berisiko menjadi bentuk baru ketidakadilan sosial yang dibungkus dengan narasi penyelamatan lingkungan.

"Masyarakat di pinggiran hutan dan lahan gambut Riau adalah pihak yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, namun mereka justru berada di garis depan yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim," tambah Besta.

Ia menambahkan bahwa mereka yang selama ini merawat hutan tidak boleh hanya dijadikan objek konservasi dan projek iklim.

"Jangan sampai dana karbon global hanya mengalir ke kantong pemain besar dan elit birokrasi, sementara masyarakat yang hutan dan ladangnya terdampak banjir atau kekeringan akibat krisis iklim hanya mendapatkan manfaat paling kecil," katanya. (ist)