Riau Book - Meskipun memiliki tujuan yang baik untuk lebih bersahabat dengan lingkungan, namun kebijakan plastik berbayar masih menuai kontroversi di tengah masyarakat. Belum surut kabar ini, kali ini pemerintah kembali lagi akan mengeluarkan kebijakan berupa cukai atas pembungkus plastik, utamanya botol plastik minuman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, penarikan cukai ini akan dilakukan secepatnya. Kebijakan pembebanan cukai ini diambil karena kebijakan plastik berbayar yang diluncurkan sejak 21 Februari 2016 dinilai kurang efektif.

"Mumpung masyarakat sedang concern dengan sampah plastik. Jadi ini saat tepat," tutur Menteri Siti di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Kementeriannya sudah mengkaji barang apa yang akan dikenakan cukai pada pembungkusnya nanti. Dan saat ini sedang disusun untuk produk apa saja dan sedang diskusi dengan Kementerian Keuangan.

Siti juga menilai, pembebanan cukai ini tak membebani masyarakat. Sebab, jika tak ingin kena cukai, maka masyarakat diminta mengganti kemasan kalau tidak mau ditarik cukai. Siti meminta, publik menggunakan alternatif pembungkus lain yang ramah lingkungan.

"Harus cari alternatif, konsepnya itu," ujar Siti.

Menurut Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Nasrudin Joko Suryono, pertimbangan pungutan cukai terhadap botol minuman plastik mengacu pada kebijakan cukai di luar negeri.

Dia mencontohkan beberapa negara, seperti Ghana, Hungaria, dan India telah menerapkan cukai plastik untuk produk plastik. Ghana, misalnya, memungut cukai plastik dan produk plastik sebesar 10 persen karena alasan lingkungan.

Sementara Kenya, Inggris, Skotlandia, dan Irlandia Utara mengenakan cukai untuk produk tas plastik. "Di beberapa negara, penggunaan plastik sudah dilarang," kata Nasrudin.

Menanggapi wacana ini, pelaku usaha bidang makanan dan minuman menolak rencana pemerintah untuk mengenakan cukai terhadap botol minuman plastik. Rencana ini dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dan akan menjadi beban bagi pengusaha.

"Kami punya data-data bahwa di tempat pembuangan sampah akhir hampir tidak ada botol plastik karena langsung didaur ulang," ujar Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Lukman, seperti dilansir dari Republika, Kamis (14/4/2016).

Menurutnya, botol plastik konsumsinya tidak perlu dikendalikan dan diawasi, selain itu pemakaiannya tidak menimbulkan dampak negatif dan biasanya langsung didaur ulang. Pengenaan cukai pada botol plastik akan mengganggu usaha skala kecil dan menengah.

Selain itu, menurut Adhi, penagihan cukainya juga akan sulit karena minim data. "Kebijakan PPn yang sudah jelas aturannya saja belum jalan, nah ini malah bikin aturan baru," kata Adhi.

Adhi menambahkan, rencana pengenaan cukai botol plastik berbeda dengan kebijakan kantong plastik berbayar. Menurutnya, kebijakan kantong plastik berbayar bertujuan untuk mengedukasi konsumen agar mengurangi konsumsi plastik.(RB/rep)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau