RiauBook - Komisi C DPRD Riau bakal mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk menutup badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai bermasalah dan tidak menguntungkan.

"Kalau sudah final akan kita umumkan akhir bulan ini. Sebenarnya yang ditutup itu tidak banyak karena kita lebih cenderung pada pembenahan seluruh manajemen yang ada di dalamnya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson di Pekabaru, Jumat (27/3/2015).

Menurutnya, penutupan BUMD dilakukan karena awal pembentukannya ada banyak hal yang tidak profesional dan tidak jelas tujuannya. "Saya kira jumlahnya tidak saya bilanglah. Yang jelas akan ada unit-unit usaha yang tidak produktif kita suruh tutup. Komunikasi kita dengan Badan Pemeriksa Keuangan juga seperti itu," ujarnya.

Selain dengan BPK, tambahnya, juga dilakukan komunikasi dengan BPK Provinsi serta Pelaksana Tugas Gubernur Riau melalui pimpinan DPRD. Dikatakannya, jika rekomendasi tersebut sudah dikeluarkan, pihaknya hanya menunggu tindak lanjut saja dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Pelaksana Tugas Gubernur Riau.

"Apakah nantinya akan diikuti rekomendasi tersebut, keputusan akan berada di bawah Plt Gubri selaku pemegang saham," imbuhnya.

Saat ini, kata dia, masih dalam pengumpulan data. "Kita kumpulkan semua dan akhir bulan ini akan kita sampaikan. Kita tunggu saja kejutannya," ujarnya.

Riau memiliki beberapa BUMD seperti Bank RiauKepri, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Riau Petroleum, PT Riau Airlines (RAL), PT Bumi Siak Pusako (BSP), dan Jamkrida. (shs)

SUMBER: ANTARA