Riau Book - Komisi A DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan pemetaan dengan jelas terhadap rencana pemekaran 5 daerah yang telah disetujui oleh DPR RI dan Kemendagri.

Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru nantinya setelah dilakukan pemekaran. Ini dikatakan langsung oleh Ketua Komisi A, DPRD Riau, Hasmi Setiadi, Rabu (2/3/2016).

"Jadi kita ingin harmonisasi terhadap kawasan atau wilayah yang dimekarkan itu. Sehingga tidak terjadi permasalahan baik mengenai kecamatan maupun desa yang ada," sebutnya.

Selain itum kata Hasmi, juga harus jelas batas-batas wilayah, terutama dengan kabupaten induk. Disampaikan juga oleh Politisi PAN Dapil Bengklis-Kota Dumai dan Kepulauan Meranti ini, selain 5 daerah yang sudah disetujui untuk dilakukan pemekaran, Pemprov juga akan melakukan pengusulan terhadap beberapa daerah lagi untuk dimekarkan.

"Perkembangan penduduk Riau dan wilayahnya cukup besar. Direncanakan pemekaran wilayah di Riau ini menjadi 25 Kabupaten/Kota," jelasnya.

Disebutkannya, target itu akan diupayakan terwujud hingga tahun 2025 mendatang. Terutama beberapa daerah yang dipandang cukup luas seperti Kabupaten Kampar dan lainnya.

Untuk diketahui, DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri menetapkan ada 88 daerah pemekaran, 5 kabupaten diantaranya berada di Provinsi Riau. Diantaranya Kota Duri, Indragiri Selatan, Indragiri Utara, Kota Duri, Gunung Sahilan dan Rokan Darussalam.(MC)