RIAUBOOK.COM - Sebanyak 11.856 ijazah lulusan SMA dan SMK Negeri di Provinsi Riau dilaporkan masih menumpuk di gudang sekolah dan belum kunjung diambil oleh pemiliknya. Fenomena mengejutkan ini terungkap setelah Ombudsman RI Perwakilan Riau melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola pelayanan publik di sektor pendidikan.

​Berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman hingga 18 Juli 2025, ribuan ijazah yang belum diambil tersebut tersebar di dua jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

SMA Negeri
5.635 ijazah

SMK Negeri
6.221 ijazah

Total Keseluruhan
11.856 ijazah

Catatan: Pengambilan data ini dilakukan pada periode April hingga Oktober 2025, dengan objek kajian ijazah yang diterbitkan sebelum Tahun Ajaran 2024/2025.

​"Ini menjadi perhatian serius karena ijazah merupakan dokumen penting yang berkaitan erat dengan hak pendidikan masyarakat," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama, pada Kamis (14/5/2026). Ia menambahkan bahwa kajian ini sengaja digelar sebagai langkah nyata mencegah terjadinya maladministrasi.

​Mengapa Alumni Belum Mengambil Ijazah?

​Dari hasil investigasi Ombudsman, setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan belasan ribu dokumen kelulusan tersebut telantar di sekolah:

​1. Faktor Internal Alumni (Lulusan)

​Cukup dengan SKL: Banyak alumni yang merasa sudah cukup menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) untuk melamar kerja atau melanjutkan studi.

​Kendala Waktu & Jarak: Kesibukan bekerja, kuliah, atau faktor domisili yang sudah pindah ke luar daerah membuat alumni sulit meluangkan waktu ke sekolah.

​Takut Ditahan karena Tunggakan: Masih ada persepsi keliru di tengah masyarakat bahwa pihak sekolah akan menahan ijazah jika alumni masih memiliki tunggakan biaya di masa lalu.

​2. Faktor Internal Sekolah

​Belum Ada Aturan Baku: Banyak sekolah yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi mengenai tata cara penyimpanan dan penyerahan ijazah lama.

​Sosialisasi Minim: Upaya pihak sekolah dalam mengimbau dan menghubungi para alumni dinilai belum berjalan secara maksimal dan efektif.

​Rekomendasi Tegas Ombudsman: Layanan Jemput Bola

​Menyikapi temuan ini, Ombudsman RI Perwakilan Riau langsung melayangkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan seluruh satuan pendidikan terkait.

​Bambang menegaskan bahwa urusan biaya sama sekali tidak boleh menjadi penghalang bagi hak siswa untuk mendapatkan dokumen kelulusan mereka.

​"Dinas Pendidikan harus menjamin ijazah sampai ke tangan para alumni, meskipun para alumni masih ada yang terganjal pembiayaan di sekolahnya," tegas Bambang.

​Selain mendesak pembuatan SOP penyimpanan, Ombudsman juga meminta sekolah-sekolah untuk segera melakukan pendataan ulang dan melakukan langkah jemput bola—yakni dengan menghubungi langsung para lulusan secara proaktif.

​"Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama agar hak masyarakat terhadap dokumen pendidikan dapat terpenuhi dengan baik dan pelayanan publik di sektor pendidikan semakin optimal," pungkas Bambang Pratama.
(mc)