Riau Book - Hal terkait dengan dokumen pendukung lainnya hendaknya juga dipersiapkan, seperti tahun sebelumnya, lengkapi seluruh dokumen, saat diminta segera persiapkan.

"Seluruh Kepala SKPD untuk menetap, jangan ada dulu meninggalkan daerah. Ini semua untuk mempercepat proses pengujian dari BPK Provinsi Riau," kata Sekda Riau Zulfan Hamid, Senin (1/2).

Zulfan mengatakan, BPK RI Perwakilan Riau akan bertugas selama 35 hari kerja di Kampar. Seluruh SKPD diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, tahun 2014, untuk tahun ini wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang berbasis aturan.

"Untuk tahun ini wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang berbasis aturan," kata Zulfan Hamid ketika memipin rapat Pembukaan Entry Breifing BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau di lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin (1/2).

Ia mengatakan, diharapkan seluruh Kepala SKPD untuk bisa bekerja sama dan meminta pengarahan kepada BPK. "Sebelumnya BPK telah menyurati kita untuk menyiapkan seluruh Dokumen pendukung terhadap laporan keuangan. Jangan ada lagi surat susulan akibat tidak lengkapnya dokumen tersebut," kata Zulfan Hamid.

"Tolong dicermati apa yang disampaikan oleh ketua tim BPK-RI, tindallanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya," katanya lagi.

Zulfan Hamid yang mewakili Bupati Kampar dan di dampingi Asisten Ekonomi dan Kesbang mengharapkan seluruh Kepala SKPD untuk bisa bekerja sama dan meminta pengarahan kepada BPK.

"Sebelumnya BPK telah menyurati kita untuk menyiapkan seluruh Dokumen pendukung terhadap laporan keuangan. Jangan ada lagi surat susulan akibat tidak lengkapnya dokumen tersebut," ujarnya.

Untuk mencari jalan keluar terhadap dana bergulir, seperti dinas peternakan, kata Zulfan pihaknya mengharapkan kerjasama untuk mencari solusi terbaik antara Dinas Peternakan dan BPK Provinsi Riau.

Ketua Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Riau Andika Candra mengatakan untuk pelaksanakan pemeriksaan pendahuluan anggaran 2015, Ada beberapa hal yang ingin diuji, di antaranya pengujian kas daerah, dan saldo awal atau opening balance, dalam hal ini kami menginginkan klasifikasi kepada Kepala SKPD.

BPK juga akan melihat akun belanja seperti belanja modal, per 31 desember, apakah penyajiannya selesai atau tidak, atau pekerjaannya selesai apa tidak, hal yang paling penting adalah hitam dan bansos, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan.

"Permasalahan atasa kualifikasi tahun lalu, tahun lalu Kabupaten Kampar mendapatkan wajar dengan pengecualian, disini BPK akan melihat tindak lanjut dr WDP Tahun lalu tersebut," katanya.

Rapat Pembukaan Entry Breifing BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau ini diikuti seluruh PA, KPA, PPK, PPTK, Bendaharawan, Kepala SKPD (satuan Kerja Perangkat Derah), Kepala Badan, Camat se-Kabupaten Kampar, dan Kepala Bagian Dilingkungan Seketariat Pemerintah Kabupaten Kampar. (RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau